Kompas.com - 09/04/2020, 09:02 WIB
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Maraknya peredaran virus corona (Covid-19) bisa menimbulkan  celah bagi oknum pengusaha angkutan barang untuk kembali mengoperasikan truk over dimension over loading (ODOL).

Kondisi ini akan makin parah bila tak segera ditangani, lantaran sudah ada beberapa insiden kecelakaan yang sampai menimbulkan korban jiwa beberapa waktu lalu

Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah dan pihak yang berwajib harus bisa mengantisipasi hal ini.

Baca juga: Mobil Pribadi Tak Dilarang Masuk Jakarta saat PSBB, tapi...

Apalagi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tidak ada regulasi yang spesifik mengenai pengaturan truk logistik dan barang yang diperbolehkan.

Truk ODOL yang tertangkap kamera di tengah kampanye social distancing dan work from home.Istimewa Truk ODOL yang tertangkap kamera di tengah kampanye social distancing dan work from home.

"Karena masyarakat sungguh membutuhkan pangan dan obat-obatan, namun tentunya jangan pengusaha pemilik barang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan pihak lain," ujar Djoko dalam keterangan resminya, Rabu (8/4/2020).

Dalam pasal 13 Permenkes No 9/2020 mengatur pelaksanaan PSBB, memang ada pengecualian untuk beberapa moda transportasi, seperti transportasi penumpang, baik umum maupun pribadi, dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpenumpang.

Baca juga: Aktivitas Pabrik Tak Dilarang, tetapi Wajib Terapkan Protokol Ini

Sementara untuk kendaran logistik atau barang sendiri dibebaskan untuk beberapa kategori, namun tanpa ada kejelasan detail standarisasi truk yang digunakan. Lantaran itu, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha barang bahkan ODOL pun bebas melenggang di jalan tol.

Djoko menjelaskan pemerintah harus mempertegas soal aturan tersebut, karena bila tidak, dampak diakibatkan dapat menggerogoti keuangan negara lantaran harus memperbaiki jalan yang cepat rusak, sementara pemerintah juga sedang sibuk menyisihkan anggaran negara untuk menangani dampak ekonomi akibat pendemi Covid-19.

"Pemerintah mestinya dapat menambahkan aturan dalam penyelenggaraan PSBB, yaitu tidak mengijinkan angkutan barang over dimension over loading selama PSBB dan akan menindak kendaraan barang yang ODOL sesuai aturan yang berlaku," ucap Djoko.

Baca juga: Jalankan Truk ODOL, Pengusaha Terancam Hukuman Pidana

Seperti diketahui, sejak diumumkan situasi darurat corona, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghentikan dan membatasi sementara operasional Unit Penyelengara Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di beberapa wilayah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.