Ini Daftar Kendaraan yang Berhak Pakai Rotator dan Sirene

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini, marak lagi pemilik kendaraan yang memodifikasi mobil atau sepeda motor menggunakan rotator, sirene, atau lampu strobo. Bukan hanya sekadar aksesori, tetapi sengaja digunakan untuk mendapat prioritas melintas di jalan, apalagi dalam kondisi macet.

Dijelaskan dalam Undang-Undang, tidak semua kendaraan berhak memakai perangkat tersebut. Hanya mobil atau motor tertentu saja yang boleh memasang dan menggunakan rotator dan sirene itu.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Ceritanya dua orang yang boncengan motor ini kaget dibelakangnya ada raungan sirine & kilatan lampu biru, dipikirnya dari mobil polisi, maka menepilah mereka untuk kasih jalan, setelah dikasih jalan tak taunya 2 mobil plat hitam yang lewat, mobil yang warna merah sambil mendahului terlihat marah-marah kepada kedua pemotor, kemudian melaju dengan ugal-ugalan & zigzag, sayang kedua pemotor ini hanya sempat mengabadikan momen setelah proses kedua mobil ini mendahului mereka. ????????? ? sumber kiriman DM ? MR.X

A post shared by POLISI LALU LINTAS INDONESIA (@polantasindonesia) on Jan 16, 2020 at 8:17am PST

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ) sudah mengatur mengenai penggunaan rotator dan sirene.

Baca juga: Blokir STNK yang Mati 2 Tahun Resmi Berlaku, Kendaraan Jadi Barang Rongsokan

Tepatnya di dalam Pasal 134, dijelaskan kendaraan apa saja yang memperoleh hak utama untuk menggunakan rotator dan sirene.

Baca juga: Mobil dan Motor Pakai Rotator, Langsung Dicopot di Operasi Patuh Jaya

Setidaknya, terdapat tujuh golongan kendaraan yang memperoleh hak utama tersebut. Urutannya juga sudah ditentukan mana saja yang perlu didahulukan.

Berikut ini urutannya:

Ilustrasi lampu rotator dan strobo

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

2. Ambulans yang mengangkut orang sakit.

3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.

5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.