Catat, Ini Wilayah yang Sudah Terapkan Pajak Progresif Kendaraan

JAKARTA, KOMPAS.com- Pajak progresif untuk kendaraan bermotor sudah diberlakukan di sejumlah daerah. Selain di DKI Jakarta, aturan tentang perpajakan ini juga telah diterapkan di wilayah Jawa Barat.

Penerapan aturan pajak progresif tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pajak progresif di Jawa Barat, mulai dari 1,75 persen. Selanjutny, kepemilikan kedua dan seterusnya naik 0,5 persen.

Pajak progresif maksimal yang dikenakan adalah 10 persen, terhitung dari kepemilikan ke-17 dan seterusnya. Besaran pajak progresif sangat mempengaruhi total pajak kendaraan yang harus dibayar.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didapat dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x koefisien x tarif pajak. Mengutip dari situs Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat (Jabar), untuk kendaraan roda dan dan roda dua, koefisien dihitung 1 (satu).

Baca juga: Besaran Pengenaan Pajak Progresif untuk Kendaraan di DKI Jakarta

Koefisien yang tinggi biasanya diberikan pada kendaraan yang bisa mengakibatkan kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang lebih tinggi.

Contoh, salah seorang memiliki dua unit motor dan 1 unit mobil, untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama adalah:

1. NJKB Motor sebesar Rp9.600.000
2. Bobot koefisien sebesar 1
3. Tarif pajak kepemilikan pertama sebesar 1,75%
Sehingga Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan adalah : Rp9.600.000 x 1 x 1,75% = Rp168.000.

KOMPAS.com / Aditya Maulana Letak Pajak Progresif di STNK

Jumlah tersebut belum termasuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan biaya yang termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2016.

Untuk kendaraan kedua dan seterusnya tinggal mengubah tarif pajak progresifnya saja.