Ada Pembatasan Usia Kendaraan, Pengemudi Ojek Online Pasrah

Kompas.com - 02/08/2019, 18:09 WIB
Program ganjil genap di Tol Cibubur pada hari pertama berjalan kondusif, Senin (16/4/2018). Dengan adanya program pembatasan kendaraan berdasarkan nomor mobil ini, PT Jasa Marga menargetkan kecepatan mobil di tol ini naik 40 persen. KOMPAS.com/Stanly RavelProgram ganjil genap di Tol Cibubur pada hari pertama berjalan kondusif, Senin (16/4/2018). Dengan adanya program pembatasan kendaraan berdasarkan nomor mobil ini, PT Jasa Marga menargetkan kecepatan mobil di tol ini naik 40 persen.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merencanakan akan membatasi kendaraan pribadi yang lebih dari 10 tahun tidak boleh lagi beroperasi di Jakarta.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Direncanakan, pembatasan kendaraan berdasarkan usia bisa terealisasi pada tahun 2025.

Pemilik kendaraan tua tentu terkena dampaknya, tak terkecuali para pengemudi ojek online ( ojol). Sebab, tak jarang penyedia jasa tersebut menggunakan kendaraan yang tak baru lagi karena ada keterbasan finansial.

"Pengemudi ojol akan terkena imbas, namun apabila hal ini untuk kenyamanan bersama memang harus ada pemaksaan agar tertib dan disiplin," ujar Presidium Gabungan Nasional Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Baca juga: Pemprov DKI Kaji Pembatasan Usia Kendaraan Pribadi yang Boleh Beroperasi

Maksudnya, lanjut dia, selama regulasi tersebut masih pada koridornya dan untuk kepentingan bersama maka mau tidak mau pengemudi ojol harus mengikutinya.

"Penumpang ojol juga menjadi aman dan nyaman dalam menggunakan moda transportasi tersebut. Karena, nantinya kendaraan yang digunakan oleh ojol lebih muda usianya," kata Igun.

"Tapi baiknya, seluruh transportasi umum yang ada harus terjangkau dan kualitasnya lebih baik dari sekarang. Jadi akan tercipta integrasi moda transportasi oleh ojol dengan transportasi masal seperti MRT LRT, TransJakarta, dan lainnya. Kita dukung kebijakan ini asalkan harus diimbangi dari segala sektor," kata dia lagi.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X