Vietnam Perketat Impor, Toyota, Honda, dan Mitsubishi Kena Imbas

Bangkok, KOMPAS.com – Dua merek asal Jepang, Toyota dan Honda menunda pengiriman ekspor ke Vietnam mulai awal 2018 ini. Alasannya, menyusul terbitnya aturan baru pemerintah Vietnam, untuk melakukan pemeriksaan lebih dahulu untuk setiap mobil impor yang masuk.

Mengutip Nikkei, Jumat (26/1/2018) kalau langkah yang diambil Vietnam ini dianggap sebagai bentuk proteksionisme. Regulasi baru ini datang pasca dihapuskannya tarif importasi produk otomotif, untuk negara ASEAN.

Peraturan yang disebut sebagai Dekrit 116 , yang diumumkan pada Oktober 2017,  tes keselamatan dan emisi harus dilakukan pada setiap batch mobil impor. Padahal sebelumnya hanya pengiriman pertama setiap model yang diuji.

Kamar Dagang dan Industri Jepang di Vietnam mengatakan, satu tes emisi bisa memakan waktu dua bulan dan menghabiskan biaya hingga 10.000 dolar AS. "Ini akan membuang banyak waktu dan uang," dalam sebuah pernyataan resmi.

Keputusan tersebut juga mewajibkan semua model untuk mendapatkan sertifikasi Vehicle Type Approval (VTA) yang dikeluarkan oleh otoritas negara pengekspor. Sertifikasi VTA sendiri untuk menunjukkan bahwa kendaraan tersebut memenuhi standar di suatu negara, yang aturannya dikeluarkan oleh entitas domestik negara pengimpor.

Baca juga : Tahun ini Ekspor Toyota Bisa Tembus 200.000 unit

Nikkei Dealer Honda di Vietnam.

Pihak Toyota mengatakan, pihaknya telah menghentikan semua produksi mobil yang akan diekspor ke pasar Vietnam. Pembuat mobil Jepang juga memproduksi lokal di Vietnam, tapi ada juga impor dari Thailand, Indonesia dan Jepang yang jumlahnya sekitar seperlima dari yang dijual, atau 1.000 unit per bulan. Model yang diimpor meliputi truk pickup Hilux, subkompak Yaris, kendaraan sport Fortuner dan mobil mewah Lexus.

"Pasar Vietnam melambat tahun lalu, karena konsumen menahan pembelian dan menunggu ketika tarif impor dihentikan pada akhir 2017," ujar Presiden Toyota Motor Thailand Michinobu Sugata.

Memang, penjualan mobil di Vietnam antara Januari dan November merosot 10 persen 2017 menjadi 245.000 unit. "Kami mengantisipasi lompatan besar pada 2018, tapi karena hambatan non-tarif yang ditetapkan oleh pemerintah Vietnam, kami sama sekali tidak dapat mengekspor ke sana," ucap Sugata.

Merek Lain

Merek lain yang cukup terpukul dengan masalah ini adalah Honda, yang berniat mengirimkan model andalannya CR-V dari Thailand pada awal 2018 ini. Sebelumnya, Honda merakit lokal CR-V di Vietnam di mana suku cadangnya dipasok dari Thailand.

Kemudian, karena ada pembebasan tarif impor, Honda mengubah strateginya dengan mengonsolidasi produksi CR-V di Thailand sepenuhnya untuk dikirim ke Vietnam. Tujuannya untuk menghemat biaya, tapi rencana itu akhirnya harus tertunda.

Honda memperkirakan akan mengimpor 10.000 CR-V sepanjang 2018, meningkat 70 persen dari apa yang dihasilkannya di Vietnam tahun lalu, terutama karena model baru diluncurkan. “Model CR-V terbaru sangat populer dan kami sudah menerima sekitar 200 pesanan. Namun mobil-mobil itu tidak akan sampai ke sini, paling tidak sampai bulan April paling awal,” ujar pemilik dealer di Hanoi.

Mitsubishi Motor juga menghentikan produksi SUV Pajero Sports untuk pasar Vietnam di Thailand. Ford Thailand, yang juga mengirim mobil ke Vietnam, mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Kami terus meningkatkan keprihatinan kami dengan pemerintah Vietnam sehubungan dengan dampak penting (keputusan) mengenai operasi bisnis tersebut."

Vietnam, bersama dengan Kamboja, Laos dan Myanmar, diberi tenggang waktu dua tahun untuk menghapus semua tarif pada perdagangan regional, terkait barang-barang yang disepakati antara anggota, ketika blok 11 Negara memulai Komunitas Ekonomi Asia Tenggara atau ASEAN Economic Community (AEC), pada akhir 2015.

AEC diciptakan untuk mengintegrasikan ekonomi regional, yang memiliki produk domestik bruto gabungan sebesar 2,5 triliun dolar AS dan populasi 640 juta orang, dengan memfasilitasi arus bebas barang, jasa dan orang-orang. Perusahaan, terutama produsen, telah mengambil keuntungan dari kerangka ini, dan mempercepat investasi lintas batas (cross-border investment) dan membentuk rantai pasok regional. Keputusan Vietnam lewat Dekrit 116 bisa menjatuhkan nilai-nilai tersebut.

"Vietnam memiliki dua tahun untuk mengembangkan industri otomotifnya, tapi gagal melakukannya dan sekarang menjalankan proteksionisme," ujar sumber Nikkei.