Tiga Skema Pengembangan Kendaraan Listrik Indonesia

Kompas.com - 24/08/2017, 08:22 WIB
|
EditorAgung Kurniawan

Skema B ini disebut Nur, beregerak ke arah Industri yang memanfaatkan hasil Litbang, atau menggunakan komponen dari luar negeri (asing). Ini digunakan untuk menumbuhkan industri assembly di Indonesia dengan menggunakan seluruh atau sebagian komponen kendaraan listrik impor.

Menurutnya ini tidak begitu ideal, karena sedikit sekali memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia, dibandingkan dengan skema A. Jadi dipilih, perlakuan insentif yang diberikan juga berbeda, supaya skema A menjadi pilihan utama.

“Bagi pelaku industri di Indonesia, lembaga Litbang dari luar negeri tidak perlu mendapatkan insentif apapun,” ujar pria yang akrab disapa Nur, Selasa (22/8/2017).

Sementara untuk industri assembly, akan mendapatkan insentif berupa bebas pajak pembelian peralatan produksi. Kemudian suku bunga pinjaman modal yang rendah (1 persen) untuk investasi assembly kendaraan listrik, dengan catatan unsur tingkat kandungan dalam negerinya (TKDN) di atas 70 persen.

Lalu untuk masyarakat yaitu hanya pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor selama 3 tahun pertama.

Skema C (Anak Orang Lain)

Skema Industri ini hanya menjual kendaraan listrik utuh (CBU/Completely Built Up) dari luar negeri. Ini merupakan skema "putus asa", yang sebenarnya tidak layak untuk diambil, karena bertentangan dengan semangat menumbuhkan industri dalam negeri.

Dari skema ini yang tumbuh adalah industri penjualan, dan hanya akan menjadikan Indonesia sebagai pasar kendaraan listrik, tanpa diimbangi dengan kemampuan apapun, baik kemampuan manufaktur maupun kemampuan Litbang.

Jadi tidak perlu ada insentif apapun bagi industri yang memilih Skema C ini, karena ini akan langsung menghantam dan membunuh proses berkembangan industri nasional, yang berdasarkan Litbang.

Sementara untuk mengapresiasi semangat penggunaan kendaraan listrik, maka pengguna atau masyarakat hanya perlu diberi kebebasan Pajak Kendaraan Bermotor selama 2 tahun pertama. Melalui skema ini, negara tidak akan kehilangan sumber pendapatan pajak yang besar akibat insentif yang diberikan.

Tinggal Pilih

“Berbeda dengan skema A, di mana dana insentif dari negara akan kembali ke negara, karena masih beredar di dalam negeri, bahkan jika industri nasional tumbuh maka Indonesia yang akan mendapatkan keuntungan besar. Skema B juga masih akan mendatangkan keuntungan, karena banyaknya tenaga kerja yang akan dilibatkan pada industri manufakturnya,” ucap Nur.

“Pengkategorian tersebut seperti pengelompokan status anak dalam perkawinan. Skema A bisa dikatakan sebagai anak kandung, skema B adalah anak saudara, sementara skema C adalah anak orang lain. Silahkan pemerintah memilih anak mana yang ingin dibesarkan dan diberi makan,” tutur Nur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.