Indonesia Bisa Gelar MotoGP, asal...

"Kalau dari FIM, syarat yang harus dipenuhi itu berkaitan dengan keselamatan, berhubungan dengan pebalap, kru, dan juga penonton, antara lain kondisi aspal dan run off atau gravel trap yang panjang," ungkap Irawan Sucahyono, mantan Sekjen IMI, kepada KompasOtomotif, Senin (7/9/2015).

Entertainment

Sementara itu, Dorna memberikan beberapa syarat yang sifatnya lebih pada sisi entertainment. Irawan memaparkan bahwa MotoGP harus menghadirkan tontonan yang menarik. Hal tersebut bisa didapat, antara lain, karakter lintasan yang bisa mengeskplorasi kecepatan dan punya beberapa tikungan karakter cepat. Tontonan akan lebih menarik jika tikungan terakhir masih tetap bisa menghadirkan "fight" antar-pebalap sehingga posisi pebalap saat finis masih bisa berubah.

"Selain itu, secara tampilan di layar televisi, mulai dari lintasan, background sirkuit, tribun, dan juga paddock, harus punya desain high class seperti sirkuit-sirkuit internasional lain karena tampilan sirkuit bisa mencerminkan negara. Pokoknya harus kerenlah," kata Irawan.

Hal lain yang harus dipenuhi adalah kewajiban membayar promotor sebesar 8 juta euro atau sekitar Rp 125 miliar untuk satu kali perhelatan. Setiap negara, jika ingin menggelar MotoGP, paling tidak harus menandatangi kontrak kesanggupan untuk minimal tiga tahun penyelenggaraan.

Infrastruktur

Ada beberapa hal pendukung lain yang harus disiapkan dan berkaitan langsung dengan pemerintah, yaitu infrastruktur. "Bayangkan saja, dalam sekali event, pelaku MotoGP terdiri dari 250 panitia dari Dorna, 93 pebalap, 5.200 kru, dan juga 250 wartawan internasional. Semua akan tumplek dalam satu area. Belum lagi penonton yang dipastikan akan bejubel. Masih ingat saat Sentul menggelar A1? Presiden SBY saja harus menggunakan motor pengawal untuk bisa masuk ke sirkuit," kata Irawan.

Rumah sakit bertaraf internasional juga harus disiapkan, termasuk transportasi cepat untuk evakuasi jika ada kecelakaan. Hotel berkapasitas besar untuk menampung sirkus MotoGP juga patut diperhitungkan.

Pemerintah

Irawan juga menuturkan, hal paling prinsip adalah peran pemerintah dan keseriusan untuk menggarap hajatan besar tersebut. Selain infrastruktur, kemudahan akses masuk keluar barang penunjang MotoGP seperti motor dan peralatan pendukung lain dipermudah. Padatnya jadwal penyelenggaraan membutuhkan proses administrasi dan pengiriman yang cepat. Sektor keamanan dari pebalap sebagai pelaku utama ajang balap terbesar di dunia tersebut juga patut diperhitungkan.

Bukan hanya Kementerian Pemuda dan Olahraga saja yang punya kepentingan untuk memuluskan ajang balap paling bergengsi ini. Departemen Pariwisata juga berperan untuk membantu karena bisa ikut menarik wisatawan mancanegara. Tentunya hal ini bisa memperbesar pendatapan devisa negara. Hal ini juga bisa dimanfaatkan agen-agen wisata untuk memberikan paket menarik bagi turis domestik dan mancanegara.

Saat ini, ada empat negara yang tertarik menggelar MotoGP untuk seri 2017. "Dorna hanya menerima dua jadwal baru. Indonesia diberi kesempatan lebih untuk bisa masuk bursa pemilihan ini. Semoga kita bisa mewujudkannya, kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi?" ujar Irawan.