TANGERANG, KOMPAS.com - Pada kunjungannya ke pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyempatkan diri mengunjungi beberapa booth otomotif.
Selain melihat-lihat produk dan teknologi terbaru, kesempatan ini juga dimanfaatkannya untuk berbincang dengan pemimpin dan/atau direksi perusahaan terkait secara langsung, salah satunya BYD.
Menariknya, sesaat disambut oleh General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, Liu Xueliang, Airlangga langsung mengajukan pertanyaan terhadap raksasa otomotif asal China tersebut, yaitu mengenai realisasi komitmen di Indonesia.
Mengingat, BYD merupakan produsen kendaraan bermotor yang mendapatkan sejumlah insentif atau kemudahan pemerintah dalam mengembangkan sayap bisnisnya ke Tanah Air. Beberapa diantaranya, pembebasan tarif bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
“Jadi buat pabrik atau tidak? Jangan hanya untuk dalam negeri, tapi juga harus ekspor," kata Airlangga saat mengunjungi booth BYD, ICE BSD City, Tangerang, Minggu (1/12/2024).
"Kalau tidak ekspor, status special economic zones (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK) untuk BYD akan saya cabut ni,” lanjutnya.
Menanggapi pertanyaan spontan itu, Liu memastikan bahwa fasilitas yang dimaksudkan akan selesai di akhir 2025 dan segera beroperasi pada tahun yang sama. Saat ini, pabrik BYD yang berlokasi di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat sedang tahap persiapan.
"Akhir tahun depan, pabrik akan selesai. Jadi bisa langsung segera beroperasi di Indonesia," kata dia.
Liu juga mengungkapkan bahwa fasilitas seluas 106 hektar itu nantinya tak hanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik tetapi juga untuk ekspor, sejalan dengan arahan pemerintah.
Sayangnya ia masih belum dapat menjelaskan secara rinci produk-produk apa saja yang akan dirakit lokal dalam fase pertamanya.
"Yang pasti kita menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang paling besar di global," kata Liu.
Diketahui, BYD telah menyatakan komitmennya untuk menginvestasikan hingga Rp 11,7 triliun untuk pendirian fasilitas pabrik perakitan mobil listrik di Indonesia, menjadikan negara ini sebagai salah satu basis produksinya.
Komitmen itu lantas ditangkap oleh Pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian. Sehingga perusahaan memperoleh insentif pembebasan tarif bea masuk dan PPnBM untuk mobil-mobil yang diimpor sampai akhir 2025.
Insentif terkait tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2023, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2024.
Adapun fasilitas manufaktur dari BYD ini, disebut memiliki kapasitas 150.000 unit per tahun. Perusahaan menargetkan aktivitas produksi perdana dimulai dua tahun ke depan sejak resmi berjualan atau secepat-cepatnya akhir 2025.
https://otomotif.kompas.com/read/2024/12/02/070200215/airlangga-tagih-janji-pembuatan-pabrik-byd-di-indonesia