80 Persen Konsumsi Pertalite Dinikmati Orang Mampu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Kemenko Marves) mengungkap, 80 persen konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, dinikmati oleh masyarakat mampu.

Jumlah tersebut, setara lebih dari 19 juta kiloliter berdasarkan data yang dihimpun selama tahun 2022. Sementara solar bersubsidi, kondisinya lebih parah yaitu 95 persen dinikmati orang mampu.

Padahal, negara telah menggelontorkan dana yang tak sedikit untuk subsidi dan kompensasi BBM. Tercatat, dari 2019-2023, pemerintah rata-rata mengucurkan Rp 119 triliun per tahun.

Demikian dipaparkan Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin dalam konferensi pers terbatas di kantornya, Kamis (12/9/2024) malam.

"Jadi, yang menjadi isu, ternyata subsidi BBM ini bukan dinikmati golongan menengah bawah, tapi sebenarnya banyak dinikmati sama menengah atas," ungkap Rachmat.

"Kita lihat hari ini penyaluran BBM subsidi yang harusnya dinikmati golongan yang ekonominya lebih rentan atau lemah, ternyata malah dinikmati golongan lebih kuat. Jadi, perlu dibuat subsidinya ini lebih tepat sasaran," tegasnya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, karena masyarakat mampu memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi bagi mobilitas harian. Sehingga, kebutuhan bahan bakarnya lebih besar.

"Sementara masyarakat kurang mampu, lebih memilih transportasi umum," ucap Rachmat.

Rachmat juga merinci bagaimana tiap kendaraan menerima porsi dari subsidi BBM selama ini. Ia menyebut motor menjadi penerima manfaat subsidi paling rendah, karena penggunaan BBM-nya juga sedikit.

Asumsi Kemenko Marves, pengguna pertalite menerima besaran subsidi sekitar Rp1.600-Rp2.000 per liter. Sedangkan pembeli biosolar bisa menerima manfaat subsidi sekitar Rp5.000 per liter.

"Misal, orang naik motor pakai bensin tertentu menikmati subsidi BBM Rp 1, tapi orang pakai LCGC akan dapat Rp 4, low MPV Rp4,6, MPV Rp 5, SUV diesel Rp 10,9-Rp 13,1," tutur Rachmat.

"Diesel itu tidak ada LCGC-nya, gak ada mobil murah. Motor cuma R p1, diesel sampai Rp 13. Itu kita pikir perlu kita align-kan," tandasnya.

"Makin tinggi (tingkat rumah tangga), dia makin gede dapatnya," kata dia lagi.

Oleh karenanya, pemerintah akan mengatur lebih tegas mengenai BBM tepat sasaran. Tujuannya, supaya penyaluran BBM bersubsidi tidak lagi dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu.

Namun pada kesempatan tersebut, ia masih belum bisa memastikan kategori kendaraan yang bisa membeli BBM subsidi karena aturannya masih dirancang.