Pertumbuhan SPKLU Indonesia Masih Lambat di Level ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia masih terbilang minim dan menjadi hambatan penyebaran kendaraan listrik secara nasional.

Padahal Indonesia telah menargetkan infrastruktur pengecasan kendaraan listrik sebanyak 20.000 unit sebelum tahun 2025.

“Kalau kita bicara di ASEAN, dibandingkan Singapura saja, angka persisnya saya enggak tahu tapi lebih dari 1.000 SPKLU,” ujar Eko Adji Buwono, National Project Manager of ENTREV UNDP Project Management Unit di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Untuk diketahui, program Enhancing Readiness for The Transition to Electric Vehicles (ENTREV) merupakan aksi kolaborasi antara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan United Nation Development Program (UNDP).

Program ini berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia melalui persiapan transisi ke kendaraan listrik dan mendemonstrasikan model bisnis inovatif di sektor transportasi.

“Di Indonesia, per Juli kemarin itu ada 842 SPKLU, jadi kita jauh tertinggal. Roadmap dari PLN 1 juta kendaraan listrik pada 2030. Kalau harus 1 SPKLU berbanding 10 EV, itu memang PR buat kita,” ucap Eko.

Meski begitu, mengenai pertumbuhan kendaraan listrik dan sebaran infrastrukturnya di Indonesia, menurutnya masih perlu kajian lebih lanjut.

“Mungkin kami baru bisa rilis bersama Dirjen Ketenagalistrikan di akhir tahun kira-kira seperti apa proyeksi pertumbuhan EV, infrastruktur, dan sebarannya. Karena kita perlu meng-update data dari stakeholder yang bergabung dengan kami,” kata Eko.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Sekretariat Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) Anugraha ‘Nuki’ Dezmercoledi, menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali skema pengaturan untuk SPKLU.

Menyoal kendala sedikitnya SPKLU, dia menganjurkan opsi untuk mendatangkan pihak swasta yang bisa membantu proses pembangunan.

“Karena tujuan utamanya adalah percepatan elektrifikasi, jangan sampai ada situasi ‘telur dulu atau ayam dulu’, jadi infrastruktur harus ditambah, supaya konsumen pengguna (kendaraan listrik) tidak kesulitan,” ujarnya kepada Kompas.com (18/8/2023).

Menurut Nuki, dilibatkannya pihak swasta akan memberikan sedikitnya dua keuntungan. Bagi pemerintah, jumlah SPKLU bisa lebih cepat bertambah, dan bagi masyarakat, ekosistem kendaraan listrik akan lebih terasa.