Bos Toyota Memperingatkan Pemerintah Jepang Soal Netralitas Karbon

JAKARTA, KOMPAS.com – Transisi dari kendaraan konvensional menuju electric vehicle (EV) rupanya tidak serta merta didukung semua kalangan. Selain ada pihak yang pro, masih banyak juga kalangan yang kontra dengan upaya tersebut.

Salah satunya Akio Toyoda, Chief Executive Toyota Motor, yang memperingatkan pemerintah Jepang bahwa jutaan pekerja otomotif bisa terkena dampak dari rencana ambisius peralihan ke mobil listrik.

Dilansir dari Carscoops (22/9/2021), ketika berbicara dalam perannya sebagai Ketua Asosiasi Manufaktur Otomotif Jepang, Toyoda menjelaskan bahwa perubahan radikal ke mobil listrik bisa melumpuhkan manufaktur perusahaan.

Hal ini diprediksi bakal terjadi ketika Jepang mewajibkan mobil listrik pada 2050 sebagai upaya mengejar netralitas karbon.

Toyoda mengatakan, Jepang adalah negara yang bergantung pada ekspor. Jadi netralitas karbon sama saja dengan masalah ketenagakerjaan di Jepang.

“Beberapa politisi mengatakan bahwa kita perlu mengubah semua mobil menjadi EV atau bahwa industri manufaktur sudah ketinggalan zaman, tapi menurut saya tidak demikian,” ujar Toyoda, dikutip dari Carscoops.

“Untuk melindungi pekerjaan dan kehidupan orang Jepang, saya pikir perlu untuk membawa masa depan kita sejalan dengan upaya kita sejauh ini,” kata dia.

Berdasarkan laporan Auto News, Toyoda mencatat bahwa Jepang mampu memproduksi sekitar 10 juta unit mobil per tahun, 50 persen di antaranya merupakan ekspor.

Dari jumlah tersebut, sekitar 8 juta unit di antaranya merupakan mobil mesin bakar internal, termasuk hybrid dan PHEV.

“Ini berarti produksi lebih dari 8 juta unit akan hilang, dan industri otomotif berisiko kehilangan sebagian besar 5,5 juta pekerjaan,” ucap Toyoda.

Toyoda tetap teguh pada pendiriannya bahwa mobil hybrid masih menjadi teknologi penting sebagai jembatan menuju era EV.

“Dalam mencapai netralitas karbon, musuhnya adalah karbon dioksida, bukan pembakaran internal," kata Toyoda.

"Untuk mengurangi emisi karbon dioksida, diperlukan inisiatif praktis dan berkelanjutan yang sejalan dengan situasi yang berbeda di berbagai negara dan kawasan,” ujar dia.