Beda dengan Luar Negeri, Penggunaan Pelat Nomor Palsu di Indonesia Dianggap Remeh

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini, banyak terjadi kasus penggunaan pelat nomor palsu di Indonesia. Pelanggaran tersebut banyak dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas biasa. Berbeda dengan di luar negeri yang dianggap tindakan pindana.

Contoh kasus terbaru adalah kejadian Jeep Wrangler Rubicon yang menyerempet kendaraan dan viral di media sosial. Ketika dicek oleh pihak kepolisian, ternyata pelat nomor tersebut bukan didaftarkan atas kendaraan Rubicon.

Baca juga: Polisi Bisa Bedakan Mana Pelat Nomor Asli dan Palsu

Kasus yang paling fenomenal mungkin seperti yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo. Dia mengaku menggunakan pelat nomor palsu untuk gagah-gagahan atau terlihat keren.

Dzaky Nurcahyo Polisi Benarkan Rubicon Mario Gunakan Pelat Palsu milik anak PNS Pajak DJP Rafael Alun Trisambodo.

Aturan mengenai pelat nomor sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Berikut ini sanksi penggunaan pelat palsu sebagaimana diatur dalam UU tersebut:
- Pasal 280, melanggar tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
- Pasal 288 Ayat 1, melanggar tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Baca juga: Banyak Pengendara Pakai Pelat Nomor Palsu karena Penegakan Hukum Lemah

Kriminolog Leopold Sudaryono, mengatakan, di luar negeri penggunaan pelat nomor palsu bukan sekadar pelanggaran lalu lintas yang hukumannya administratif, yakni denda atau cabut SIM. Tapi, sudah masuk tindak pidana, hukumannya bisa penjara.

Dokumentasi Ditlantas Polda Metro Jaya Polisi memberhentikan dan menilang mobil Mitsubishi Pajero Sport hitam dengan menggunakan plat nomor palsu yakni SN 45 RSD. Mobil tersebut dikemudikan oleh pria bernama Rusdi Karepesina.

"Kita budaya hukum berlalu lintas masih permisif, karena praktik penyuapan atau 'damai' masih banyak terjadi. Ini menyebabkan sebagian pengguna kendaraan tidak takut untuk menggunakan pelat palsu, karena jika ketahuan risikonya kecil," ujar Leopold, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (22/7/2023).

Leopold menambahkan, ada beberapa alasan mengapa pelat nomor palsu kerap digunakan. Pertama, untuk gagah-gagahan. Kedua, menghindar dari kewajiban pajak. Ketiga, sebagai bagian dari aksi kejahatan. Keempat, untuk mendapatkan hak istimewa di jalanan.

Menurutnya, perlu untuk menaikkan besaran denda atau sanksi dari pelanggaran tersebut. Tapi, yang paling penting lagi adalah menghapuskan praktik suap.

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Surat keterangan ijin jalan mobil Lamborghini yang menggunakan plat nomor palsu ditunjukkan oleh petugas saat razia pajak di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, di Jakarta, Kamis (5/12/2019). Keberadaan plat nomor palsu tersebut diketahui usai petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek dengan sistem perpajakan, dan hasilnya terbukti plat nomor B1756NBC terdata sebagai plat mobil Honda Accord. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

"Sanksinya perlu lebih serius dan yang terpenting praktik penyuapan ditolak. Sebab, menaikkan sanksi tapi penyuapan masih terjadi ya sama saja. Malah justru nilai penyuapan akan bertambah," kata Leopold.

Dikutip dari tilemlawfirm.com, di negara bagian New York, penggunaan pelat nomor palsu bisa mendapatkan hukuman maksimal berupa penjara empat tahun atau denda 5.000 dolar AS atau sekitar Rp 75 jutaan.

Sementara di Inggris, dikutip dari number1plates.com, penggunaan pelat nomor yang ilegal bisa dikenakan denda mulai 100 poundsterling hingga 1.000 poundsterling atau sekitar Rp 1,9 jutaan hingga Rp 19 jutaan.

Begitu pula di Singapura, dikutip dari straitstimes.com, penggunaan pelat nomor palsu bisa dikenakan denda hingga 5.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 56 jutaan, atau penjara 12 bulan, atau bisa juga keduanya.