Pertamina Komitmen Tekan Emisi Karbon via Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk turut serta membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan beragam hal.

Tak sekadar hanya melalui penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bersama BPPT saja, namun juga akan berperan pada pengembangan baterai mobil listrik.

"Pertamina turut serta mengembangkan ekosistem baterai listrik dengan mengambil bagian pada bisnis mid-streamnya, yakni mengembangkan baterai listrik bersama dengan BUMN lain melalui IBC (Indonesian Battery Corporation)," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam peresmian dua SPKLU secara virutal, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Baru Meluncur, Mobil Listrik Bisa Ngecas Gratis di 2 SPKLU Ini

Tak hanya itu, Nicke mengklaim Pertamina juga sudah mulai bekerja sama dalam hal pengembangan swap baterai. Bahkan sudah menerapkan di beberapa kota wisata dengan sistem penyewaan motor listrik.

KOMPAS.com/Imalay Naomi L Peluncuran dan peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dilaksanakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Pertamina, Kamis (5/8/2021).

Insiatif tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung pemerintah dalam menurunkan emisi karbon, lantaran ditargetkan pada 2030 bisa ditekan hingga 29 persen.

Sementara Pertamina berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon 30 persen, dan sebagai perusahaan BUMN, maka transformasi yang dijalan harus secara signifikan dan masif.

Baca juga: BPPT Kebut Pengembangan SPKLU Fast Charging Motor dan Mobil

"Pertamina telah melakukan pengukuran penurunan emisi karbon dalam 10 tahun terakhir. Dari 2010 sampai 2020, emisi karbon berhasil ditekan 29 persen, dan akan ditingkatkan kembali," ujar Nicke.

Pertamina Pertamina resmikan SPKLU komersial pertamanya di Fatmawati

Nicke mengatakan untuk dua SPKLU yang didirikan bersama BPPT saat ini sudah bisa digunakan masyarakat secara gratis. Setelah izinnya keluar, baru akan dilakukan komersialisasi dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah.