PPKM Darurat, Begini Pembatasan dan Aturan Naik Kendaraan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com – Mulai 3 sampai 20 Juli 2021, pemerintah RI telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa dan Bali.

Menko Maritim dan Investasi RI Luhut Panjaitan, mengatakan, PPKM darurat akan membatasi beragam aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku.

Tidak terkecuali pada sektor transportasi umum, yang mana masih diperbolehkan beroperasi pada masa PPKM darurat.

Baca juga: Penyebab Ban Mobil Sering Kempis tapi Tidak Bocor

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Ilustrasi taksi Blue Bird.

“Selanjutnya transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas,” ujar Luhut, dalam konferensi virtual (1/7/2021).

“Maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, mengatakan, sektor transportasi masih diperbolehkan karena termasuk dalam sektor kritikal.

Baca juga: Ini Kelemahan Bus yang Pakai Kursi Leg Rest dan Sandaran Kaki

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/kye/17 Sejumlah angkutan kota (angkot) melewati Tepas Salapan Lawang Dasakerta di Jalan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/1). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/kye/17

Untuk diketahui, selama PPKM darurat, sektor non esensial harus WFH (Work From Home) 100 persen.

Adapun sektor esensial diberlakukan kapasitas maksimum 50 persen, dan sektor kritikal boleh 100 persen dari kapasitas.

“Sektor kritikal seperti logistik dan transportasi, itu tetap jalan. Artinya kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap jalan,” ucap Tito, pada kesempatan yang sama.

Baca juga: Honda Kembalikan Uang Konsumen Saat Aturan Baru PPnBM 0 Persen Berlaku

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Sejumlah penumpang menaiki bus Transjakarta di Jakarta, Selasa (17/3/2020). PT Transjakarta akan menambah rute perjalanan menjadi 123 rute dan menambah jam operasional, hal ini untuk mengurangi antrean panjang yang terjadi di beberapa halte pada Senin (16/3/2020) kemarin.

Meski begitu, pemerintah juga telah menyiapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

“Tetap digunakan undang-undang yang ada, misalnya undang-undang yang terkait masalah penegakan protokol kesehatan pandemi, itu adalah undang-undang karantina kesehatan, kemudian undang-undang tentang wabah penyakit menular, semua itu ada sanksi pidananya,” kata Tito.

“Bisa dikenakan pasal KUHP, kalau seandainya sudah diperintahkan untuk berhenti, tidak melanjutkan perjalanan, karena sudah diatur tidak boleh. Ada pasalnya dari 212 KUHP sampai 218 KUHP, melawan perintah petugas yang sah,” tuturnya.