Catat, Ini Sanksi Pengguna Mobil dan Motor yang Nekat Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi kendaraan yang nekat melakukan mudik pada 6-17 Mei 2021.

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk meniadakan kegiatan mudik untuk mengurangi penyebaran Covid-19 pada 6-17 Mei 2021.

Menurutnya, sanksi yang disiapkan bagi mereka adalah diputar balik atau tidak diizinkan melanjutkan perjalanan. Selain itu, sanksi lain juga bisa diterapkan sesuai aturan undang-undang yang berlaku.

Baca juga: Beli Xpander Harus Inden Lama, Konsumen Khawatir Tidak Dapat Diskon PPnBM

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Suasana lalu lintas di jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Senin (1/6/2020). Petugas melakukan penyekatan di pos Rindu Alam yang berbatasan dengan wilayah Cianjur untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 melalui aktivitas mudik masyarakat.

“Bagi kendaraan umum dan pribadi berupa mobil dan sepeda motor akan dikenakan sanksi putar balik,” ujar Budi, dalam konferensi virtual (8/4/2021).

Selain itu, kendaraan travel atau mobil pelat hitam yang ketahuan mengangkut penumpang juga akan ditindak tegas.

Budi juga mengatakan, larangan mudik kali ini berlaku untuk semua moda transportasi, baik itu kendaraan umum maupun pribadi.

Baca juga: Terbatas, Toyota Kijang Innova Limited Edition Harga Rp 400 Jutaan

ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONO Polisi menghentikan bus untuk diperiksa di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/5/2019) dini hari. Kegiatan penyekatan dan razia yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dibantu oleh personel TNI itu untuk mengantisipasi adanya pergerakan massa ke Jakarta terkait pengumuman hasil pemilihan presiden pada Rabu, 22 Mei 2019 di KPU.

“Khusus bagi kendaraan travel atau angkutan perseorangan yang digunakan untuk mengangkut penumpang nanti akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian,” kata dia.

Oleh sebab itu, dalam rangka memastikan penyekatan di lapangan, Kementerian Perhubungan juga akan mengadakan penjagaan di 333 titik check point bersama Polri, TNI, Satpol PP, hingga Dishub Daerah.

“Pemeriksaan di akses utama keluar masuk jalan tol dan jalan non-tol, terminal angkutan penumpang, dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan," ucap Budi.