Pemerintah Jelaskan Harga BBM Masih Mahal di 1.000 Kecamatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku bahwa masih terdapat lebih dari 1.000 kecamatan di pelosok negeri yang mengalami kesulitan akses atas bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut dikarenakan letak geografis wilayah terkait cukup sulit untuk dijangkau, sehingga mengakibatkan harga jual BBM menjadi mahal daripada BBM di kota besar.

"Sulitnya akses merupakan kendala tersendiri bagi pendistribusian BBM. Sehingga harga BBM di pelosok lebih mahal dibanding di kota," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Alasan Kenapa Persimpangan Jalan Rawan Kecelakaan

Lihat Foto

Ilustrasi SPBU Modular di rest area tol. (KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEA)

Atas dasar tersebut, pemerintah kembali fokus untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan program BBM satu harga di tengah pandemi supaya tercipta pemerataan keterjangkauan akses maupun harga BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Ego, program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sejak Oktober 2016 ini sangat membantu dalam meringankan beban perekonomian setempat.

Hal ini sekaligus mengurangi disparitas harga jual BBM di kota-kota besar dengan daerah pelosok.

"Intinya adalah masyarakat bisa membeli BBM dengan harga yang sama dengan harga BBM di kota besar," katanya.

Hingga 2019 lalu sebanyak 170 titik BBM Satu Harga yang dibangun baik Pertamina maupun BU swasta.

Baca juga: Jika Terjadi Kecelakaan Jangan Biasakan Menonton, Ini Alasannya

Lihat Foto

Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) satu harga resmi diluncurkan di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (17/6/2020).(istimewa)

Kementerian ESDM memproyeksikan hingga tahun 2024 akan ada penambahan 330 titik, yakni 83 titik di 2020, 76 titik di tahun 2021, 72 titik di 2022, 56 di tahun 2023, dan 43 di tahun 2024.

Khusus tahun 2020, 83 titik ini akan dibangun semuanya oleh Pertamina dengan rincian, Sumatera 17 titik, Nusa Tenggara 16 titik, Kalimantan 12 titik, Sulawesi 8 titik, Maluku 16 titik, dan Papua 14 titik.

"Pemilihan diprioritaskan untuk wilayah yang paling mendesak dan mempertimbangkan kesiapan daerah mengingat masih banyak kecamatan yang belum menikmati akses," ucap Ego.

Ia kemudian berharap PT Pertamina (Persero) dan pemasok swasta lainnya dapat menjaga penyaluran BBM ke berbagai wilayah meski di tengah pandemi Covid-19.