JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengaku tengah menyiapkan konsep transportasi yang higienis dan humanis, untuk menghadapi masa adaptasi new normal atau kenormalan baru.
Menurutnya, hal ini diperlukan agar aspek kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
“Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal, yang diutamakan adalah aspek kesehatan namun tanpa mengesampingkan aspek ekonomi. Untuk itu kita harus membangun transportasi yang lebih higienis, humanis dan tentunya less contact, yang memberikan solusi dan manfaat bagi rakyat banyak,” ujar Budi dalam siaran pers, Minggu (7/6/2020).
Baca juga: PSBB Transisi, Transjakarta Beroperasi Jam 05.00 sampai 22.00
Ia menjelaskan, transportasi publik yang dahulu menjadi moda dan sarana berkumpul dan berkegiatan, saat ini harus berubah dengan mengutamakan aspek kesehatan dalam rangka mencegah penularan virus.
Untuk itu, para pengguna dan penyelenggara/operator transportasi perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam bentuk prosedur atau protokol baru yang berbasis pada kesehatan dan kebersihan (higienis) serta physical distancing/jaga jarak.
“Misalnya, memakai masker dalam bertransportasi dan menjaga jarak nantinya akan menjadi hal yang biasa. Ini akan menjadi budaya baru dalam bertransportasi," kata Budi.
Baca juga: Besok Ojol Sudah Boleh Bawa Penumpang, tapi Wajib Pakai APD
"Namun untuk menjadi budaya baru, pastinya memerlukan pemikiran yang mendasar dan sangat mendalam dari kita semua. Maka, tantangan dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru di sektor transportasi pasti ada,” tambah.
Pada kesempatan sama, Budi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mencari solusi bagi operator transportasi yang mengalami penurunan pendapatan di era new normal.
Pasalnya, di fase adaptasi tersebut pendapatan operator transportasi akan berkurang karena adanya berbagai protokol kesehatan seperti penerapan physical distancing yang membuat okupansi tidak bisa 100 persen terpenuhi.
Di satu sisi, operator harus mengeluarkan dana lebih untuk mengaokomdir protokol kesehatan tersebut. Tetapi, kenaikan tarif tidak bisa serta merta dilakukan karena akan membebankan masyarakat.
"Ini yang harus segera kita cari solusinya. Pemerintah akan menambah subsidi atau mengupayakan kebijakan lainnya," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.