Alasan Jalan Berbayar Diterapkan di Kalimalang, Margonda, dan Daan Mogot

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di tiga lokasi jalan yang merupakan penghubung DKI Jakarta.

Hal ini dilakukan lantaran untuk mengatasi masalah problematika kemacetan Ibu Kota yang disebabkan penumpukan kendaraan pribadi dari daerah penyangga, seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Kepala Humas BPTJ Budi Raharjo, menjelaskan bila sumber-sumber kemacetan di Jakarta ternyata banyak berasal dari daerah-daerah penyangga Ibu Kota. Untuk mengatasi hal itu, BPTJ mengambil sikap menerapkan ERP.

Baca juga: BPTJ Terus Kaji Penerapan ERP di 3 Ruas Jalan Ini

"Jadi ERP ini sebenarnya terdiri dari dua lingkup, untuk jalan arteri seperti di Jakarta itu lingkupnya Pemprov, sementara kalau BPTJ lebih ke jalan-jalan nasional yang menuju Jakarta. Karena kemacetan itu berasal dari daerah pinggiran Jakarta," ujar Budi kepada Kompas.com, Minggu (17/11/2019).

Josephus Primus Foto ilustrasi Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, bila angka pergerakkan di wilayah Jabodetabek meningkat sangat pesat. Bila pada 2015 lalu kisarannya masih 44 juta dalam satu hari, pada 2018 naik menjadi 88 juta per harinya.

Angka tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari semua jenis moda transportasi, mulai dari angkutan umum, sepeda motor, mobil pribadi, dan lainnya.

Namun  bila melihat dari skala perbandingannya, menurut Budi sebagian besar masih didominasi kendaraan pribadi.

Baca juga: Catat, Ini 4 Ruas Jalan yang Akan Terapkan Sistem ERP

KOMPAS/RADITYA HELABUMI Kemacetan kendaraan dari arah Semanggi menuju ke Grogol saat jam pulang kerja di Jakarta, Rabu (13/2/2013). Kemacetan parah terjadi hampir setiap hari di Jakarta, namun hingga saat ini belum ada solusi yang efektif untuk mengurai kemacetan Jakarta.

"Pergerakkan pelaju atau komuter memang cukup besar, melihat hal itu dengan tingginya kemacetan yang makin hari makin bertambah maka ada kebutuhan untuk mengatasinya. Caranya kita terapkan ERP, karena memang daerah penyangga itu kontribusi terbesar juga," ucap Budi.

Sementara untuk target ERP di 2020 sendiri, menurut Budi memang menjadi patokan yang akan dijalankan. Namun semua itu tergantung dari penyelesaian pembahasan skema-sekama serta kajian yang ada, terutama terkait soal masalah skema hukum.