Mitsubishi Serahkan Mobil Listrik ke Kementerian, ESDM Absen

Jakarta, KOMPAS.com – Mistubishi Motors Corporation (MMC) resmi menyerahkan delapan kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan dua mobil listrik kepada pemerintah melalui Kementrian Perindustrian.

Kendaraan ini ke depannya bakal digunakan sebagai bahan studi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri. Pada seremoni ini, selain Kemenperin ada setidaknya lima kementerian dan dua lembaga, mulai dari Kemenristek Dikti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekertariat Negara, Kementerian Keuangan, BPPT dan Polri.

Bukan hanya menjadi saksi, Airlangga Hartarto juga melakukan penyerahan simbolis kunci mobil listrik Mitsubishi. Namun ada yang aneh dari pandangan redaksi Kompas.com, ada satu kementerian yang posisinya cukup penting soal kendaraan listrik tapi absen dalam seremoni yaitu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebagai pihak yang ada di ranah infrastruktur, tentunya perlu bagi ESDM untuk turut diikutsertakan. Apalagi jika levelnya sudah berbicara mengenai masalah pengembangan, demi menyesuaikan antara produk kendaraan listrik dan komponen penunjangnya, seperti penyedia tenaga listrik dan charging station.

Baca juga : Jadi Prioritas Jokowi, Perpres Kendaraan Listrik Bakal Dikebut

KOMPAS.com / GHULAM M NAYAZRI Penyerahan mobil plug-in hybrid dan listrik Mitsubishi kepada Kementerian Perindustrian, Senin (26/2/2018).

Selain itu, saat ini mereka juga menjadi inisiator dalam penerbitan Peraturan Presiden tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan, yang saat ini belum ada kabar jelasnya.

Ketika dikonfirmasi soal kealpaan pihak Kementerian ESDM, Airlangga Hartarto sebagai pengundang hanya menyebut kalau kalau roadmap otomotif ada di Kemenperin dan infrastrukturnya ada di ESDM. Ketua Umum Golkar tersebut juga tak menjawab pertanyaan jelas, hanya melontarkan ucapan terima kasih sambil berjalan menuju ruang kantornya ketika diikuti Kompas.com.

Sebelumnya sempat beredar kabar Kemenperin ingin ikut menjadi prakarsa Perpres Kendaraan Listrik, melalui surat yang dilayangkan kepada Kementerian Sekertariat Negara Nomor 119/M-IND/2/2018 tanggal 7 Februari 2018.

“Ini bukan pengambil alihan, karena di Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Industri Nasional sudah ada, dan itu sudah ada Peraturan Presidennya. Kalau Perpres (kendaraan listrik) juga bukan soal inisiasi, itu diselesaikan secara bersama-sama dan kemarin sudah kami paparkan roadmap dalam sidang kabinet,” ujar Airlangga.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telpon dan pesan aplikasi whatsapp, belum memberikan jawabannya.

Begitu juga pihak Mitsubishi Indonesia, yang mengaku bukan sebagai pihak yang mengundang Kementerian dan Lembaga yang ikut hadir.

Semoga saja, tidak ada ego sektoral yang ditonjolkan dalam pengembangan kendaraan listrik ini, agar sejak pembangunan pondasi sampai implementasi bisa berjalan lancar dan memajukan bangsa.