Perbaikan Terminal Belum Bisa Naikkan Minat Masyarakat Naik Angkutan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan saat ini kian gencar membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi terminal bus dan angkutan umum di berbagai wilayah, dan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Indonesia. 

Hanya saja, kendati beberapa terminal bus telah modern, namun masih banyak kendaraan umum yang tidak layak jalan tetap beroperasi melayani penumpang.

Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat mengatakan, terminal bus dan angkutan umum merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam pengoperasiannya.

"Modernisasi terminal dilakukan untuk memudahkan pengguna mendapatkan layanan angkutan umum yang diinginkan. Namun, pembenahan terminal tidak otomatis bisa mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum," kata Djoko dikutip dari keterangan resmi, Minggu (18/2/ 2024). 

Baca juga: Impresi Kabin Wuling Cloud EV, Nyaman seperti Duduk di Sofa

KOMPAS.com/ JANLIKA PUTRI Terminal bus Baranangsiang Bogor

Djoko mengatakan, hingga kini pemerintah telah membangun dan membenahi banyak terminal, akan tetapi belum bisa mendongkrak pengguna angkutan umum. Sebab, menurutnya beberapa terminal yang dibangun masih sepi kedatangan angkutan umum.

"Ramainya terminal juga ditentukan jumlah trayek angkutan umum yang hadir di terminal itu. Terminal yang terbangun megah adalah terminal tipe A, sedangkan di banyak daerah yang memiliki terminal tipe B dan C sudah tidak beroperasi akibat mulai punahnya angkutan umum," kata Djoko. 

Baca juga: Daihatsu Tawarkan Program Menarik di IIMS 2024

Oleh sebab itu, pria yang berprofesi sebagai Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menyarankan, angkutan umum di daerah harus segera dilakukan pembenahan, supaya terminal yang terbangun atau mulai sepi akan menjadi ramai kembali.

Dia juga mengatakan, bantuan pemerintah pusat untuk membenahi angkutan umum di daerah sangat diperlukan.

"Untuk melanggengkan keberadaan angkutan umum di daerah diperlukan lembaga pembiayaan angkutan umum di bawah Kementerian Keuangan," kata Djoko.