Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oknum Debt Collector Beraksi Lagi, Paksa Rebut Mobil di Jalan Raya

Kompas.com - 26/05/2023, 16:21 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penarikan kendaraan bermotor secara paksa di jalan dengan mengatasnamakan debt collector dari leasing atau perusahaan pembiayaan tertentu kembali marak. Kali ini, kejadian berlangsung di Kudus, Jawa Tengah.

Dilansir dari unggahan media sosial Instagram @cetul_22, terlihat rekaman video yang menunjukkan aksi dari dua orang yang tiba-tiba datang menghampiri satu mobil Kia Picanto berpelat AB 1807 KL di jalan.

Pada rekaman amatir tersebut, pria mengaku dari debt collector dan berupaya untuk menarik mobil secara paksa tanpa menggunakan atribut perusahaannya. Kejadian ini sontak membuat lalu lintas macet seketika.

Baca juga: Polda Metro Jaya Kembali Gelar Street Race pada Juni 2023

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Cetul_22 (@cetul_22)

"Terdengar suara si perekam vidio kalau kejadian itu terjadi di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Silahkan pak @polreskudus @humas_poldajateng telusuri ada bentuk premanisme dan pemaksaan di tengah jalan," tulis keterangannya pada Jumat (26/5/2023).

Memang, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepolisian setempat mengenai pristiwa ini. Namun apabila ada yang mengalami atau melihat kejadian serupa, ada beberapa hal yang bisa dilakukan.

Dijelaskan Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, hal pertama yang dapat dilakukan ialah segera minta bukti surat fidusia dari pengadilan sebagai bukti penarikan kendaraan.

"Juru tagih tetap boleh, asal mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan," ujar Tulus, belum lama ini.

Baca juga: Tips Membeli Solar Berkualitas, Cari SPBU yang Ramai

Ilustrasi pengertian dan jenis sewa guna usaha (leasing).canva.com Ilustrasi pengertian dan jenis sewa guna usaha (leasing).

"Ketika mendatangi konsumen, juru tagihnya membawa surat sita fidusia dari pengadilan tidak? (Motor atau mobil konsumen) boleh diambil tetapi harus seizin pengadilan, tidak boleh sembarangan," kata Tulus.

Lebin rinci, Undang-Undang no. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberi kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya penarikan paksa objek jaminan dari debitur.

Penarikan harus dilakukan atas izin pengadilan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 mengatur bahwa kreditur hanya bisa menarik objek jaminan fidusia usai meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com