Asosiasi Ojol Tolak ERP, Punya Efek Domino kalau Tetap Diterapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang mempunyai rencana menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Dalam waktu dekat, uji coba akan dilaksanakan, jadi belum ketok palu akan terlaksana.

Efek dari ERP ini adalah semua kendaraan yang melintas bisa dikenakan biaya pada jam tertentu. Kendaraan dimaksud salah satunya adalah ojek online atau ojol.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, baik secara perorangan maupun asosiasi, pihaknya menolak keras dengan penerapan jalan berbayar, terutama untuk ojol.

Baca juga: Ini 4 Motor Favorit Penumpang Ojol, Honda Vario Paling Dipilih

Josephus Primus Foto ilustrasi jalan berbayar elektronik (ERP)

"Bagi kami ojol jangan sampai dikenakan tarif ERP. Seluruh rekan ojol Jabodetabek dan Indonesia mendukung penolakan tersebut," ucap Igun kepada Kompas.com, Sabtu (28/1/2023).

Alasan pertama, semenjak PPKM dicabut, pendapatan driver ojol baru saja merangkak naik. Tapi kalau dihitung dan nantinya ada penerapan ERP, pastinya jumlah yang didapatkan kembali berkurang.

"Potongan dari aplikator masih di atas 20 persen. Kita berharap driver jangan dibebankan lagi dengan berbagai biaya, salah satunya pengenaan biaya ketika ojol melintas di ruas jalan berbayar," kata Igun.

Baca juga: Cuhat Pengemudi yang Kesal Dipepet Rombongan Menteri di Jalan Tol

Kemudian, kalau misalnya sampai jadi diterapkan, ojol akan meminta evaluasi tarif dan menimbulkan efek domino. Tujuan dari evaluasi tersebut tentu untuk menutupi biaya operasional yang meningkat akibat ERP.

"Apabila sudah meminta evaluasi tarif, bukan cuma jakarta yang minta, tapi seluruh indonesia pasti meminta evaluasi tarif, termasuk transportasi lainnya," kata Igun.

Kalau semua jenis transportasi masal meminta evaluasi tarif, ada efek domino di mana terjadi inflasi. Jangan sampai mementingkan beberapa luas jalan, tetapi memicu permasalahan nasional.