Negara Rugi Rp 1 Triliun per Tahun, ODOL Masih Jauh dari Tertib

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang tahun ini, sejumlah kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat luas terus dimaksimalkan agar menjamin kualitas hidup lebih baik. Satu diantaranya, memberantas truk yang kelebihan muatan atau Over Dimension Over Load (ODOL) di jalan.

Dalam catatan Kompas.com, Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) sebagai lembaga negara yang terdepan untuk menghilangkan populasi truk ODOL, sudah melakukan beberapa upaya sepanjang 2022. Tapi langkah yang diambil belum maksimal.

Tilang secara langsung, pemotongan muatan belebih, pengetatan penerbitan KIR, sampai dipasangnya fitur Wight-in Motion (WIM) di beberapa ruas tertentu, masih minim dampak. Sidak langsung ke perusahaan terkait pun sudah pernah dilakukan, meski sesekali.

Baca juga: Bagaimana Penanganan Mobil yang Tercebur ke Laut?

KOMPAS.com/STANLY RAVEL Ilustrasi truk ODOL di jalan tol

Walau begitu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno memastikan bahwa target Zero ODOL sampai 2023 tetap berjalan. Belum ada kebijakan untuk memperpanjang atau revisinya.

"Memang odol ini permasalahan yang tidak mudah untuk diselesaikan, tapi bukan berarti kita menyerah dengan itu. Penangannya dilaksanakan dengan multi lembaga, instansi, tak hanya Kemenhub supaya target Zero ODOL di 2023 tercapai," kata dia (29/12/2022).

Berikut Kompas.com rangkum urgensi penertiban ODOL sampai langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menertibkannya sepanjang 2022;

Baca juga: Mobil Tercebur Laut di Merak, Apakah Masih Bisa Diperbaiki?

Urgensi Diberantasnya ODOL

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Danang Parikesit mengatakan, bahwa salah satu masalah yang dihadirkan dari merebaknya populasi truk ODOL ialah seringnya ditemukan jalan tol rusak.

Menurut catatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1 triliun per tahun karena harus memperbaiki permukaan jalan tersebut. Padahal, pihak pemerintah sudah sering melakukan imbauan kepada para pelaku bisnis untuk menghentikan tindak terkait.

Tidak sampai di sana, kendaraan ODOL juga berkontribusi terhadap angka kecelakaan di Indonesia (17 persen). Tercatat jumlah korban kecelakaan meninggal dunia karena ODOL pada 2021, meningkat 117 persen dari periode sama tahun sebelumnya.

KOMPAS.COM/DANI JULIUS Ratusan truk logistik menutup separuh jalur jalan provinsi di Kulwaru, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menolak pelarangan truk ODOL.

"Terkait ODOL, ada suatu peningkatan dari 2020 sampai 2021. Meningkat dari 30 kasus menjadi 59 kasus kecelakaan, meningkat 97 persen," ucap Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Made Agus Prasatya.

Selain itu, dampak lain yang berawal dari kendaraan ODOL adalah perlambatan atau under speed. Truk tidak mampu memenuhi kecepatan minimum di ruas jalan, sehingga menghambat lalu lintas, terutama di jalan tol yang seharusnya bebas hambatan.

Dampak lainnya adalah polusi udara disebabkan truk terlalu dipaksa membawa beban berat. Ketika dipaksa, maka gas buang yang dikeluarkan bisa berlebih dan menyebabkan polusi lebih banyak.

Baca juga: Polisi Bakal Tindak Tegas Mobil Sipil yang Pakai Sirene dan Rotator

BUDI SETIYADI Truk ODOL

Faktor Truk ODOL Merebak

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebut bahwa sedikitnya ada tiga penyebab utama hadirnya pelanggaran truk ODOL.

Yaitu, adanya tuntutan dari penjual dan pembeli barang terkait muatan, murahnya denda penegakan hukum, serta kompetisi harga yang ketat antar jasa angkutan.

"Saya rasa dari tiga hal ini (faktor eksternal) perlu kita dengarkan," Ketua Umum MTI Agus Taufik Mulyono.

Di samping itu, terdapat faktor internal yang turut memengaruhi adanya praktik ODOL yang melintas di jalan, seperti teknologi yang masih bisa memuat barang berlebih, tuntutan balik modal, dan SDM pengemudi.

Sehingga menurutnya, apabila tidak ada pembenaran di sektor hulu atau penindakkan ODOL hanya pada penilangan, masalahnya tidak akan selesai. Sebab, hal ini sangatlah berkaitan terhadap bisnis jasa angkut.

Baca juga: Catat, Ini Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Liburan Nataru

Dok. JASA MARGA Ilustrasi jembatan timbang truk ODOL

Upaya Pemerintah

Guna menertibkan truk ODOL, Pemerintah RI melalui Kemenhub dan instansi terkait telah merumuskan berbagai strategi seperti tilang secara langsung, pemotongan muatan belebih, serta pengetatan penerbitan KIR.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda dan Korlantas bahwa apabila ada kendaraan yang over dimensi untuk tidak diluluskan KIR-nya, sehingga enggak bisa diperpanjang suratnya di Samsat," ucap Hendro.

Kemudian, kerja sama lain yang sudah dilakukan dengan memasang Weigh In Motion (WIM) di jalan tol, yang berfungsi untuk mengukur muatan kendaraan tanpa masuk jembatan timbang.

"Ini sedang uji coba di 5 lokasi, ke depan kita berkoordinasi dengan Korlantas bagaimana hasil dari WIM itu bisa meng-capture kelebihan muatan itu masuk ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement)," kata Hendro.

Selain itu berkaitan dengan penanganan hukum, Kemenhub juga sudah bersurat dengan Korlantas Polri, supaya kecelakaan kendaraan yang berkaitan dengan truk kelebihan muatan, sanksinya dikenakan pemilik barang.

Namun diakui penindakan yang dilakukan masih terbilang kurang tegas. Apalagi sering kali truk ODOL diberikan keringanan atau toleransi operasi seperti pada kuartal II dan III tahun ini.

ANTARA FOTO/AJI STYAWAN Sejumlah anak menyaksikan rombongan truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Independen (API) Jateng melaju di Jalan Siliwangi Semarang saat aksi pawai demo tolak aturan ODOL menuju Kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/2/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan pelarangan truk over dimension loading (ODOL) atau kelebihan dimensi dan muatan yang dinilai akan merugikan mereka, serta menuntut adanya revisi UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan.

Toleransi Truk ODOL

Pada kesempatan terpisah, meski truk ODOL tengah diberantas populasinya, Kemenhub masih memberikan keringanan bagi angkutan barang jenis tertentu. Keringnan ini akan dikaji kembali pada akhir 2022.

Sehingga penindakkan saat ini untuk kendaraan ODOL, pihak Kemenhub dan kepolisian sepakat untuk mengedepankan aspek edukasi, aspek kampanye, juga aspek sosialisasi lebih dahulu.

“Untuk tonase maksimal 25 persen masih kami berikan toleransi, namun kalo sudah 100 persen akan kita lakukan penegakan hukum," kata Budi Setiyadi saat menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub pada Senin (7/3/2022) lalu.

"Saya harap, untuk para pengemudi, pemilik armada dan pemilik barang untuk kembali memperhatikan hal tersebut," tambahnya.