Kecelakaan Bus Pariwisata, Banyak Bus Tidak Laik Jalan dan Tetap Beroperasi

Kompas.com - 11/09/2022, 18:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecelakaan maut yang melibatkan bus kembali terjadi. Kali ini bus pariwisata diduga alami rem blong dan menabrak tiga kendaraan di Turunan Simpang 4 Kertek, Kabupaten Wonosobo, Sabtu (10/9/2022).

Kalau diperiksa lewat Portal Spionam Kementerian Perhubungan, bus pariwisata dengan pelat nomor N 7944 US sudah habis masa berlaku uji KIR. Masa berlaku uji yang tertulis berakhir pada 26 Februari 2022.

Menanggapi kecelakaan bus yang akhir-akhir ini terjadi dan terbukti tidak lolos KIR, Kurnia Lesani Adnan, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) mengatakan, pengawasan terhadap angkutan jalan masih minim.

Baca juga: DAMRI Kini Layani Bus Trayek Jawa-Bali, Tarif Mulai Rp 90.000

Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus pariwisata yang masuk jurang di Kampung Cirendeu, Desa Manggungsari, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (25/6/2022). Empat orang tewas dalam kecelakaan tunggal bus pariwisata yang berpenumpang rombongan guru dan staf SDN Sayang, Jatinangor, Kabupaten Sumedang tersebut. Humas Polres Tasikmalaya Kota Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus pariwisata yang masuk jurang di Kampung Cirendeu, Desa Manggungsari, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (25/6/2022). Empat orang tewas dalam kecelakaan tunggal bus pariwisata yang berpenumpang rombongan guru dan staf SDN Sayang, Jatinangor, Kabupaten Sumedang tersebut.

"KIR tidak penting bila pengawasan dan penegakan hukumnya tidak jalan," kata pria yang akrab disapa Sani kepada Kompas.com, Minggu (11/9/2022).

Sani mengatakan, masih sering ditemui di jalan bus yang uji KIR sudah habis atau STNK-nya mati bahkan tidak terdaftar. Tapi tetap saja mereka bisa bebas beroperasi, tanpa adanya tindakan dari yang berwenang.

"Pertanyaannya kembali ke pemerintah, apa yang pemerintah pikirkan kondisi seperti ini?
Jangan bicara pelanggaran bila penegakan hukumnya tidak tegas dan jelas!," kata Sani.

Baca juga: Bulan Pertama, Wuling Klaim SPK Air ev Tembus 2.500 Unit


Menurut Sani, selama ini tidak ada pengawasan di lapangan. Ada saling lempar tanggung jawab untuk penegakan hukum di jalanan antara pemberi izin dan penegak hukum.

"Selagi pelaku usahanya (PO) tidak memiliki kompetensi dan memahami kewajibannya, KIR dan legalitas hanya hiasan semata," kata Sani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.