Biar Kapok, Ada Denda dan Pidana bagi Diler yang Jual Truk ODOL

Kompas.com - 20/10/2021, 09:22 WIB
Ratusan kendaraan niaga terjaring operasi ODOL di Cipularang Ratusan kendaraan niaga terjaring operasi ODOL di Cipularang

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih adanya jaringan diler dari agen pemegang merek (APM) yang menawarkan, bahkan menjual truk Over Dimension Over Loading (ODOL), membuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil langkah tegas.

Salah satu yang akan ditindak lanjuti adalah pemberian sanksi, tak hanya bagi sopir dan pemilik kendaraan ODOL, tapi juga diler yang terbukti menawarkan, memajang, dan menjual truk dengan dimensi yang tak sesuai regulasi, termasuk karoseri.

"Menyangkut masalah sanksi, bagi pelaku kendaraan, baik diler, baik karoseri, atau siapa saja kita akan revisi pasal 277 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Kami akan meningkatkan aspek denda atau saya akan hilangkan saja sehingga langsung hukuman penjara," ucap Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam webinar dengan para APM dan karoseri terkait penanganan ODOL, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Begini Cara Bikin Maling Motor Sulit Beraksi

"Jadi nanti sudah tidak ada pilihan, langsung penjara minimal satu tahun bagi pelaku yang membuat atau menjual, jadi saya akan masukan unsur yang menjual juga. Saya mohon maaf bila agak keras, karena sudah cukup lama sekali, sudah berpuluh-puluh tahun para operator, pemilik logistik, dan pelaku industrinya menikmati ini," kata Budi.

Praktik diler jual kendaraan ODOLKEMENHUB Praktik diler jual kendaraan ODOL

Menurut Budi, pengenaan denda pada Pasal 277 masih sangat rendah dengan nominal yang hanya Rp 24 juta. Karena itu, selama ini banyak pemilik, operator, dan karoseri terkesan menyepelekan demi kepentingan bisnis, demikian juga diler yang memasarkan kendaraan komersial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Budi mengatakan, praktik diler yang memberikan iming-iming terkait produk truk ODOL, sudah lama dilakukan. Hal tersebut hanya untuk marketing mengejar penjualan, tanpa perduli regulasi serta efek besarnya, seperti kecelakaan dan kerusakan jalan.

Karena itu, untuk memberikan ketegasan, sekaligus langkah cepat jelang penerapan Zero ODOL pada 2023, Budi mengatakan penindakan tegas saat ini hanya tinggal menunggu keluarnya revisi UU LLAJ di awal 2022 mendatang.

Baca juga: Cara Mendapatkan Stiker Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan

Ilustrasi truk ODOL di jalan tol. KOMPAS.com/STANLY RAVEL Ilustrasi truk ODOL di jalan tol.

"Model akal-akalan seperti ini yang hanya untuk kepentingan marketing dan kepentingan keuntungan, sudah tidak bisa lagi. Kalau APM saya pikir sudah pasti mendukung, tapi begitu sampai ke bawah, saya tidak mengerti kenapa diler seperti itu dan ini masih sangat banyak," ujar Budi.

Sanksi dan SRUT

Dalam waktu dekat Kemehub juga akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Penindakan yang akan dilakukan bakal masif sambil menunggu revisi dari undang-undang keluar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.