Sudah Lakukan Pengujian, Daihatsu Pede Sambut Pajak Emisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski masih menanti turunan aturan pajak emisi untuk mobil murah ramah lingkungan atau LCGC, tapi untuk jajaran produk lainnya, Daihatsu menggaku sudah siap menyambut penerapannya.

Amelia Tjandra, Marketing Director dan Corporate Planning & Communication Director PT ADM mengatakan, semua produk Daihatsu sudah dilakukan pengujian dan hasilnya sangat baik.

"Jadi mesin yang kurang dari 3.0L akan kena 15 persen, untuk saat ini sendiri kan 10 persen, berarti kenaikannya sekitar 5 persen dan yang paling rendah. Jadi CO2 tax dengan mesin internal combustion engine (ICE) terbaik itu minium pajaknya 15 persen," ucap Amel dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Bahas Singkat Bocoran Visual Xpander Facelift

"Untuk Daihatsu sudah kami lakukan pengujian dan kami akan kena (pajak) yang terendah. Berarti harga mobil kami akan langsung naik 15 persen dan itu berlaku baru di Januari 2020, karena sampai Desember masih ada relaksasi," ucapnya.

Kompas.com/Setyo Adi Review Daihatsu Sirion AT 2020. Citycar Daihatsu ini memberikan beberapa ubahan yang menarik dari pembaruannya di 2020

Meski demikian, Amel berharap saat relaksasi PPnBM 100 persen selesai di Desember dan mulai menerapkan pajak emisi gas buang pada 2022, pemerintah bisa memberikan sedikit keringanan.

Pasalnya, bila harga mobil baru di awal tahun langsung naik 15 persen, tentu akan berat bagi konsumen yang juga berimbas pada turunnya penjualan. Belum lagi ditambah dengan kenaikan lain yang biasa terjadi tiap tahun.

Senada dengan Amel, Hendrayadi Lastiyoso, Division Head Marketing & Customer Relation, Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), juga menyatakan sudah siap menghadapi penerapan pajak gas buang.

Baca juga: Tanpa Aturan Turunan Carbon Tax, Banderol LCGC Terancam Naik 15 Persen

ADM Test Drive Daihatsu Rocky 1.2 L

Bahkan pihak juga sudah membuat beberapa kajian atau skema terkait revisi harga terhadap jajaran produknya, baik bila diterapkan pada 16 Oktober, atau di 2022.

"Pada prinsipnya kami menyambut baik apapun keputusan pemerintah, dari yang struktur lama ke CO2 tax. Kami sudah lakukan persiapan terkait perhitungan, tapi sampai dengan hari ini masih menunggu keputusan lebih lanjut, apakah mulai 16 Oktober dan bagaimana pelaksanaannya," kata Hendrayadi.