Pengendara Motor Keberatan Ditilang, Silakan Ajukan Kasasi ke MA

Kompas.com - 07/06/2021, 14:01 WIB
Motor gede (moge) terjaring razia knalpot bising Dok. @tmcpoldametroMotor gede (moge) terjaring razia knalpot bising

JAKARTA, KOMPAS.com - Di media sosial, viral pengendara motor gede (moge) yang kondisi knalpotnya standar tetap kena tilang. Hal ini tentu tidak bisa diterima oleh sebagian orang.

Para pelanggar ini nantinya akan diberikan slip merah jika menolak kesalahan yang didakwakan, dan meminta sidang pengadilan. Namun, ternyata dalam sidang tersebut bukan untuk melakukan pembelaan diri.

Baca juga: Lagi, Moge Kena Razia Knalpot Bising

Leopold Sudaryono, pakar hukum Australian National University, mengatakan, dalam persidangan tilang tidak ada mekanisme membela diri, sudah pasti diputus bersalah.

Motor gede (moge) terjaring razia knalpot bisingDok. @tmcpoldametro Motor gede (moge) terjaring razia knalpot bising

"Jadi, kalau keberatan harus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)," ujar Leopold, saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/6/2021).

Leopold menambahkan, dalam kasus pengendara moge standar yang ditilang, yang bisa dilakukan pengendara adalah meminta kepada petugas yang menindak dan pimpinannya untuk mempertimbangkan tidak melanjutkan dokumen tilang ke Pengadilan Negeri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Polisi Sebut Knalpot Bising Bisa Sebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Sebelumnya, disebutkan ada yang namanya Praperadilan. Namun, menurut Leopold, hal tersebut tidak berlaku untuk kasus tilang.

Dikutip dari Hukumonline.com, Senin (7/6/2021), menurut Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.