Catat, yang Boleh Melakukan Pengawalan Kendaraan Hanya Polisi

Kompas.com - 16/03/2021, 06:38 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Aksi pengawalan terhadap rombongan motor besar (moge), mobil mewah, dan pesepeda tengah mendapat sorotan. Sebab konvoi ini sering kali menggangu pengendara lain di jalan.

Termasuk juga pengawalan yang dilakukan oleh instansi lain, seperti Dishub ataupun Polisi Militer. Belum lagi jasa pengawalan swasta bagi ambulans atau mobil jenazah, yang biasanya diinisiasi komunitas motor.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombel Pol Sambodo Purnomo Yogo, mengatakan, pengawalan kendaraan hanya boleh dilakukan kepolisian. Menurutnya, kurang tepat jika melibatkan pihak lain.

Baca juga: Harga Xpander Bekas Setelah Ada Diskon PPnBM untuk Mobil Baru

Video yang memperlihatkan seorang pengendara mobil sport diberhentikan dan ditindak oleh polisi viral di media sosial.Penindakan itu dilakukan di Off Ramp Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Jumat (12/3/2021), kemarin. instagram @satpjr_poldametrojaya Video yang memperlihatkan seorang pengendara mobil sport diberhentikan dan ditindak oleh polisi viral di media sosial.Penindakan itu dilakukan di Off Ramp Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Jumat (12/3/2021), kemarin.

“Dalam pengawalan terkadang memang harus hentikan kendaraan orang lain, itulah sebabnya kemudian pengawalan itu kewenangan Polri,” ujar Sambodo, dilansir dari laman NTMC Polri (15/3/2021).

Sambodo juga mengatakan, instansi lain diperbolehkan melakukan pengawalan tertentu dengan kondisi yang sudah diatur dalam undang-undang.

Misalnya pengawalan Presiden dan Wakil Presiden, tamu negara, acara kenegaraan, hingga keperluan khusus lainnya.

Baca juga: Temuan Baru KNKT Soal Kecelakaan Bus di Sumedang, Rem Overheat

Iring-iringan mobil kepresiden, Joko Widodo meninggalkan Komplek Parlemen setelah pelantikan presiden dan wakil presiden di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Iring-iringan mobil kepresiden, Joko Widodo meninggalkan Komplek Parlemen setelah pelantikan presiden dan wakil presiden di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

“Petugas lainnya diberikan dalam undang-undang misalnya seperti pengawalan Presiden dan Wapres dari Pom TNI kan terlibat,” ucap Sambodo.

Ia menambahkan, alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut lantaran konvoi kendaraan dengan pengawalan kerap kali menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

“Ini kebijakan Dirlantas Polda Metro Jaya melarang anggota saya mengawal moge, mengawal mobil-mobil mewah, dan mengawal sepeda,” kata Sambodo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.