Berantas ODOL, Kemenhub Siap Revisi Regulasi Penimbangan Kendaraan

Kompas.com - 08/10/2020, 08:42 WIB
Petugas Kementerian Perhubungan melakukan pemeriksaan angkutan logistik yang kelebihan muatan dan kelebihan dimensi di jembatan timbang Dok. Humas Ditjen HubdarPetugas Kementerian Perhubungan melakukan pemeriksaan angkutan logistik yang kelebihan muatan dan kelebihan dimensi di jembatan timbang
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Upaya untuk memberantas kendaraan niaga Over Dimension Over Loading ( ODOL) terus digencarkan oleh Kementerian Perhubungan ( Kemenhub). Salah satunya dengan melakukan revisi regulasi penimbangan kendaran bermotor di jalan.

Revisi yang dimaksud adalah ubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Dalam workshop rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat 2020 di Batam, Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat Endy Irawan, mengatakan kasus kecelakaan di jalan yang terjadi masih cukup tinggi dan salah satu faktornya karena ODOL.

"Tingkat kecelakaan di jalan yang terjadi di Indonesia masih cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan terhadap keterjaminan keselamatan di jalan salah satunya pengawasan dan penindakan terhadap ODOL," kata Endy dalam keterangan resminya, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Mulai 2021, Mobil Baru Wajib Dilengkapi APAR

Endy juga menambahkan bila perkembangan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah dalam mengatasi pelanggaran ODOL masih perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut lagi.

Truk terjaring ODOL di Tol BSD Truk terjaring ODOL di Tol BSD

Guna meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan, khususnya dalam mengatasi pelanggaran ODOL, maka diperlukan penyempurnaan terhadap PM 134 yang dirilis pada 2015 lalu.

Adapun penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 yang dimaksud antara lain membahas mengenai:

1. Spesifikasi Teknis Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
2. Peran Pihak Ketiga (Swasta) dalam Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Fasilitas Penimbangan;
4. Penyelenggaraan Penimbangan selain di Jalan Nasional dan Jalan Strategis Nasional; dan
5. Tata Cara Penindakan Pelanggaran.

Kasubdit Penimbangan Kendaraan Bermotor Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Mulyahadi, dalam memaparkan bila revisi PM 134/2015 dilakukan karena adanya beberapa penyesuaian dalam hal teknis penimbangan kendaraan bermotor.

"Dasar filosofis revisi PM 134/2015 ini antara lain karena terdapat perkembangan teknologi dalam penimbangan kendaraan bermotor, peran serta pihak ketiga (swasta) dalam penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor, dan peningkatan prasarana penimbangan kendaraan bermotor dalam penanganan ODOL," ucap Mulyahadi.

Kecelakaan di Pantura dekat Kalibanteng Semarang, Rabu (20/9/2017) pagi melibatkan truk kontainer dan beberapa kendaraan. dok. Facebook/Tribun Jateng Kecelakaan di Pantura dekat Kalibanteng Semarang, Rabu (20/9/2017) pagi melibatkan truk kontainer dan beberapa kendaraan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X