Catat, Ini Daftar Pelat Nomor Menteri dan Pejabat di Indonesia

Kompas.com - 26/06/2020, 12:22 WIB
Mobil dinas Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Sabtu (14/3/2020). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAMobil dinas Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Sabtu (14/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan mobil menteri dan pejabat untuk Kabinet Kerja 2019-2024 sempat menarik perhatian. Sebab, dana yang dikeluarkan mencapai Rp 152,5 miliar.

Pemenang tender tersebut adalah PT Astra International Tbk (ASII). Astra akan menyediakan 101 unit Toyota Crown 2.5 HV G-Executive yang akan dipakai menteri dan pejabat negara.

Baca juga: Tak Dilirik Jadi Mobil Menteri, Ini Penjelasan BMW Indonesia

"PT Astra International TBk-TSO, dinyatakan sebagai pemenang untuk menyediakan 101 (seratus satu) untik mobil Toyota Crown 2.5 HV G-Executive," tulis rilis resmi Kementerian Sekertariat Negara, beberapa waktu lalu.

Mobil menteri Toyota Crown 2.5 HV G-ExecutiveToyota Mobil menteri Toyota Crown 2.5 HV G-Executive

Semua orang tahu pengguna pelat nomor polisi RI 1 adalah Presiden dan RI 2 adalah Wakil Presiden. Sedangkan, RI 3 digunakan oleh istri Presiden dan RI 4 digunakan oleh istri Wakil Presiden.

Sisanya, tak banyak yang tahu kementerian mana atau pejabat tinggi negara siapa yang menggunakan RI 5, RI 6, RI 7, dan seterusnya.

Baca juga: Perbedaan Mobil Menteri Baru Jokowi dengan Versi Standar

Berikut daftar pelat nomor polisi yang digunakan menteri dan pejabat tinggi negara:
RI 1 untuk Presiden Republik Indonesia
RI 2 untuk Wakil Presiden Republik Indonesia
RI 3 untuk Istri Presiden
RI 4 untuk Istri Wakil Presiden
RI 5 untuk Ketua MPR
RI 6 untuk Ketua DPR
RI 7 untuk Ketua DPD
RI 8 untuk Ketua MA
RI 9 untuk Ketua MK
RI 10 untuk Ketua BPK
RI 11 untuk Ketua KY (dulu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan)
RI 12 untuk Gubernur BI (dulu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)
RI 13 untuk Otoritas Jasa Keuangan (dulu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat)
RI 14 untuk Kementerian Sekretariat Negara (dulu Menteri Sekretaris Negara)
RI 15 untuk Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (dulu Sekretaris Kabinet)
RI 16 untuk Menko Perekonomian (dulu Menteri Dalam Negeri)
RI 17 untuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (dulu Menteri Luar Negeri)
RI 18 untuk Menko Kemaritiman (dulu Menteri Pertahanan)
RI 19 belum tersedia informasi (dulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
RI 20 untuk Kementerian Dalam Negeri (dulu Menteri Keuangan)
RI 21 untuk Kementerian Luar Negeri (dulu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
RI 22 untuk Kementerian Pertahanan (dulu Menteri Perindustrian)
RI 23 untuk Kementerian Agama (dulu Menteri Perdagangan)
RI 24 untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu Menteri Pertanian)
RI 25 untuk Kementerian Keuangan (dulu Menteri Kehutanan)
RI 26 untuk Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (dulu Menteri Perhubungan)
RI 27 untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (dulu Menteri Kelautan dan Perikanan)
RI 28 untuk Kementerian Kesehatan (dulu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
RI 29 untuk Kementerian Sosial (dulu Menteri Pekerjaan Umum)
RI 30 untuk Kementerian Ketenagakerjaan (dulu Menteri Kesehatan)
RI 31 untuk Kementerian Perindustrian (dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
RI 32 untuk Kementerian Perdagangan (dulu Menteri Sosial)
RI 33 untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dulu Menteri Agama)
RI 34 untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dulu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata)
RI 35 untuk Kementerian Perhubungan (dulu Menteri Komunikasi dan Informatika)
RI 36 untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (dulu Menteri Negara Riset dan Teknologi)
RI 37 untuk Kementerian Pertanian (dulu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
RI 38 untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dulu Menteri Negara Lingkungan Hidup)
RI 39 untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (dulu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan)
RI 40 untuk Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi (dulu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara)
RI 41 untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (dulu Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal)
RI 42 untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X