Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Komunitas Soal Ganjil Genap untuk Motor

Kompas.com - 08/06/2020, 18:01 WIB
Donny Dwisatryo Priyantoro,
Azwar Ferdian

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengguna sepeda motor di Jakarta jumlahnya sangat banyak. Untuk bisa mengendalikan jumlah motor yang ada di jalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memutuskan untuk memberlakukan sistem ganjil genap (GaGe) untuk motor.

Keputusan tersebut menuai pro dan kontra, termasuk dari para komunitas motor. Di Jakarta dan sekitarnya, jumlah komunitas motor juga sangat banyak. Tak sedikit dari komunitas ini yang selalu mengandalkan kendaraannya untuk beraktivitas.

Baca juga: Motor yang Melanggar Ganjil Genap Belum Ditilang sampai Ada Rambu

Wahyudi, Sekretaris Honda MegaPro Club (HMPC) Indonesia, mengatakan, pihaknya mendukung diterapkannya sistem ganjil genap.

Hari pertama penerapan ganjil genap di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2019)KOMPAS.COM/WALDA MARISON Hari pertama penerapan ganjil genap di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2019)

Komunitas Honda MegaPro Club (HMPC) Indonesia adalah salah satu komunitas yang mendukung diterapkannya sistem ganjil genap. Alasannya, yakni untuk meningkatkan kenyamanan di perjalanan.

"Kami mendukung, karena untuk kenyamanan di perjalanan dengan jumlah kendaraan yang sangat meningkat kita mendukung kebijakan pemerintah," ujar Wahyudi, Sekretaris HMPC Indonesia, saat dihubungi Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Sedangkan pendapat yang berbeda disampaikan oleh Denny Yamka, dari Dewan Penasehat Honda Tiger Mailing List (HTML) Selataners. Denny mengatakan, kebijakan itu masih belum layak diterapkan dan belum bisa menyelesaikan masalah yang ada.

Baca juga: Pemerhati Transportasi Kritik Aturan Ganjil Genap untuk Motor

"Perlu kajian mendalam, jika diterapkan, para pengguna roda dua akan lebih mempunyai motor cadangan. Misalnya, satu unit pelat ganjil dan satu unit pelat genap. Maka, akan menjadi lebih banyak kendaraan yang dimilikinya," kata Denny.

Menurut Denny, sebaiknya pembatasan kendaraaan dapat diidentifikasi untuk setiap warga dengan menggunakan kartu keluarga (KK). Misalnya, satu KK dibatasi dengan dua kendaraan mobil dan satu kendaraan motor.

Sehingga dalam setiap keluarga benar-benar lebih selektif penggunaan kendaraan tersebut, dan aturan yang sudah ada tetap dijalankan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau