Pengguna Kendaraan di Jawa Timur Dilarang Melakukan Mudik Lokal

Kompas.com - 15/05/2020, 13:02 WIB
Pemeriksaan kendaraan di hari pertama pemberlakuan PSBB di Kota Bandung. KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAPemeriksaan kendaraan di hari pertama pemberlakuan PSBB di Kota Bandung.
Penulis Ari Purnomo
|

SURABAYA, KOMPAS.com - Tak seperti DKI Jakarta yang memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk bisa mudik, meski hanya di wilayah Jabodetabek atau mudik lokal.

Pemerintah daerah Jawa Timur (Jatim) memastikan tidak akan memberikan kelonggaran bagi masyarakatnya untuk melakukan perjalanan antar wilayah meskipun masih lingkup provinsi.

Larangan ini diberlakukan guna mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 agar tidak semakin meluas di wilayah Jatim.

Wadirlantas Polda Jatim, AKBP Pranatal Hutajulu mengatakan, kelonggaran dengan adanya mudik lokal bisa saja berakibat fatal.

Baca juga: Pengguna Kendaraan yang Melanggar Aturan Mudik Lokal Didenda Rp 1 Juta

“Misalkan Surabaya mau berkunjung ke Ngawi, itu dari daerah merah ke hijau. Dan sekarang Ngawi juga menjadi zona merah, Sumenep juga merah. Kelonggaran itu bisa berakibat fatal,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/5/2020).

Pemeriksaan kendaraan di Check point Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2020)DOKUMEN PRIBADI Pemeriksaan kendaraan di Check point Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2020)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, Pranatal menambahkan, beberapa waktu lalu kawasan tersebut masih masuk zona hijau.

Untuk itu, di masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pihaknya pun tetap akan melakukan penyekatan kendaraan yang melintas.

“Kami akan melakukan pengawasan mudik lokal di Jatim, pada dasarnya mudik itu tetap dilarang,” tuturnya.

Pihaknya berpedoman pada Surat Edaran (SE) dari Ketua Gugus Tugas pusat mengenai siapa saja yang mendapatkan pengecualian untuk bisa melintas antar wilayah di Jatim.

Baca juga: Meski Tak Ada Puncak Arus Mudik, Penyekatan Kendaraan Makin Diperketat

Seperti pegawai pemerintahan atau PNS, maupun swasta yang tengah melaksanakan tugasnya dan diperkuat dengan adanya surat keterangan dari atasannya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.