Respons PO Bus Kalau Dilarang Masuk Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa waktu lalu, pernah ada wacana kalau Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyetop operasi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), dan pariwisata.

Artinya, akses Jabodetabek akan ditutup sehingga kendaraan niaga ini dilarang masuk atau keluar dari area ini.

Penyetopan operasi bus ini dilakukan agar penyebaran virus corona atau Covid-19 tidak semakin meluas. Dikhawatirkan penumpang bus membawa virus ke daerah-daerah lain di Indonesia.

Wacana tersebut akhirnya dibatalkan, atau setidaknya sampai sekarang belum diputuskan. Salah satu alasannya, karena dianggap hanya memihak pemerintah tetapi tidak memperhatikan Perusahaan Otobus (PO) yang akan kehilangan pendapatannya.

Kru dari bus yang biasa mengantar penumpang ke Jakarta bisa kehilangan mata pencahariannya.

Baca juga: Syarat Mengajukan Permohonan Penundaan Kredit Motor dan Mobil

Kompas.com/Fathan Radityasani bus akap

Jika penyebaran virus corona semakin parah, bisa jadi pelarangan bus beroperasi akan diberlakukan. Lalu bagaimana respons dari PO bus yang bakal dilarang beroperasi masuk ke Jabodetabek?

Anthony Steven Hambali, pemilik dari PO Sumber Alam, mengatakan, akan mengikuti perintah dari pemerintah, walaupun harus menghentikan pengoperasian busnya.

“Kalau kami ya, jika pemerintah menyuruh stop, kami akan ikuti,” ucap Anthony kepada Kompas.com, Rabu (1/4/2020).

Anthony juga akan membantu semaksimal mungkin untuk kelanjutan hidup kru. Salah satu upaya yang dilakukan, seperti penggiliran kerja agar semua kru tetap dapat penghasilan. Hanya saja jika Jabodetabek jadi ditutup, pembagian kerjanya akan semakin sedikit.

“Untuk kru, kami bantu semaksimal mungkin, jika tidak ya dirumahkan (kru). Jadi kami lakukan penggiliran kerja, karena kru dibayarnya per perjalanan/trip, jadi sistemnya seperti pekerja harian lepas,” kata Anthony.

Baca juga: Mitos atau Fakta, Mobil Parkir Lama Harus Buka Kaca Jendela Sedikit

Sama dengan Anthony, Adi Prasetyo, Direktur Operasi PO Maju Lancar, akan tetap mengikuti perintah dari pemerintah, namun sebaiknya kebijakan tersebut bisa dikaji ulang.

“Kami berharap kebijakan penyetopan operasi bus bisa dikaji ulang, tapi bila tetap dijalankan ya apa boleh buat,” ujar pria yang biasa dipanggil Didit, kepada Kompas.com.

Kompas.com/Fathan Radityasani bus akap

Jika bus berhenti beroperasi, PO Maju Lancar akan memberi insentif dalam bentuk barang, misalnya beras kepada kru. Namun, situasi ini sulit dilakukan secara terus-menerus karena PO juga tidak mendapatkan penghasilan.

“Tentunya kami ada keterbatasan juga kalau terus memberi insenif kepada kru, daya tahan cash flow perusahaan juga terbatas,” kata dia.

Didit juga mengatakan kalau sebaiknya memikirkan nasib dari kru bus yang bisa kehilangan mata pencahariannya karena penutupan Jabodetabek. Solusi tepat harus dicari agar tidak terjadi PHK massal di industri angkutan.