Wacana Pembatasan Motor di Jalan Nasional Terus Dibahas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa untuk membatasi sepeda motor agar tak melintas di jalan nasional mendapat respons positif dari pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata (Unika), Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko, wacana ini harus direalisasikan dalam bentuk nyata karena bukan hanya berkaitan dengan kesemrawutan lalu lintas, melainkan juga erat dengan masalah keselamatan.

"Saya pribadi sangat mendukung kebijakan ini, terutama bagi motor-motor yang berkapasitas kecil. Harusnya wacana ini didorong untuk bisa masuk ke revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009," ujar Djoko saat dihubungi Kompas.com, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: Muncul Wacana Pembatasan dan Larangan Motor di Jalan Nasional

Menurut Djoko, bila sudah dimasukkan ke dalam undang-undang, pembatasan motor untuk melintas di jalan nasional akan memiliki landasan hukum yang kuat. Bukan hanya menjadi sekadar regulasi daerah semata, melainkan juga nasional.

KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTO Pengendara sepeda motor mengenakan jas hujan saat terjadi hujan di Jalan Ir. H. Juanda, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2019). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan informasi dini cuaca ektrem yang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada hari Minggu (22/12/2019), dan Senin (23/12/2019).

Dengan adanya regulasi tersebut, menurut Djoko, akan memiliki dampak yang kuat dan efektif terkait masalah keselamatan berkendara.

Salah satunya membuat pemilik tak lagi menggunakan motor untuk berpergian jarak jauh, bahkan bisa menekan tradisi mudik menggunakan motor karena harus melintas jalan nasional di beberapa daerah.

"Kebijakan tersebut akan menekan jumlah kecelakaan lalu lintas, kita tahu data menunjukkan, hampir 80 persen kecelakaan didominasi roda dua. Dengan adanya kebijakan tadi bisa menekan karena membuat orang tak bisa lagi menggunakan motor untuk jarak jauh," kata Djoko yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

Baca juga: Bahas Kelebihan Spion Pintar di SUV Murah Suzuki XL7

Tak hanya itu, Djoko juga ikut menyinggung agar aturan mengenai spesifikasi teknis dari kendaraan bermotor dipegang oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Kemacetan panjang di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom memastikan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia pada 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen.

"Harusnya dipegang oleh yang kompeten, industri hanya soal izin dan produksi saja. Dengan teknis di Perhubungan, maka mereka akan lebih memikirkan dampaknya seperti apa bila membuat teknis atau persyaratan, contoh soal ketentuan kapasitas motor yang kecil saat ini yang sudah menjamur," kata Djoko.

Sebelumnya, Nurhayati melontarkan pendapat pembatasan motor di jalan nasional ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar, terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta RUU Revisi Nomor 38 Tahun 2204 tentang Jalan.