Bebas Denda Pajak Kendaraan buat Warga Jawa Tengah

Kompas.com - 14/02/2020, 10:12 WIB
Suasana Samsat Jakarta Selatan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (30/8/2017). Kompas.com/Akhdi Martin PratamaSuasana Samsat Jakarta Selatan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (30/8/2017).
Penulis Ari Purnomo
|

SEMARANG, KOMPAS.com- Badan Pengelola Pendapatan Daerah ( Bapenda) Provinsi Jawa Tengah ( Jateng) memperkirakan ada 3.000-an kendaraan bermotor di Jateng berasal dari luar wilayah.

Maka dari itu, Bapenda pun mendorong para pemilik kendaraan tersebut untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan pemilik saat ini.

Kepala Bapenda Provinsi Jateng, Tavip Supriyanto mengatakan, sampai saat ini jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 450 miliar. Maka dari itu, adanya pembebasan denda pajak dan gratis BBNKB bisa mengurangi tunggakan tersebut. 

"Terhitung mulai 2019 hingga Januari 2020, tunggakan dari pajak mencapai Rp 450 miliar. Jumlah itu dari 1,5 juta kendaraan yang belum pajak," kata Tavip kepada Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Terhitung mulai Senin (17/2/2020) hingga 16 Juli 2020, Bapenda memberlakukan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan juga sanksi administrasi atau denda keterlambatan pajak.

Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh para pemilik kendaraan yang belum balik nama maupun yang menunggak pajak.

Bagi para pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan dari luar wilayah yang ingin melakukan balik nama tentunya harus melakukan mutasi terlebih dahulu.

Baca juga: Bapenda DKI Klaim Leasing Hambat Perolehan Pajak Kendaraan Bermotor

Sebelum melakukan mutasi, beberapa syarat harus dipenuhi oleh pemohon.

Untuk syarat yang wajib ada BPKB dan STNK. Selanjutnya melakukan cek fisik kendaraan. Cek fisik ini bisa dilakukan di kantor Sistem Administrasi Satu Atap ( Samsat).

Seluruh kelengkapan dokumen serta dua bukti pembayaran pajak yang terlambat dibayar, dan juga sumbangan Jasa Raharja.Ghulam/Otomania Seluruh kelengkapan dokumen serta dua bukti pembayaran pajak yang terlambat dibayar, dan juga sumbangan Jasa Raharja.

Pemohon juga harus menyiapkan kwitansi jual beli dan materai Rp 6.000. Pemohon juga wajib menyiapkan KTP dari daerah yang akan dituju (daerah baru).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X