Bebas Denda Pajak Kendaraan buat Warga Jawa Tengah

SEMARANG, KOMPAS.com- Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memperkirakan ada 3.000-an kendaraan bermotor di Jateng berasal dari luar wilayah.

Maka dari itu, Bapenda pun mendorong para pemilik kendaraan tersebut untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan pemilik saat ini.

Kepala Bapenda Provinsi Jateng, Tavip Supriyanto mengatakan, sampai saat ini jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 450 miliar. Maka dari itu, adanya pembebasan denda pajak dan gratis BBNKB bisa mengurangi tunggakan tersebut. 

"Terhitung mulai 2019 hingga Januari 2020, tunggakan dari pajak mencapai Rp 450 miliar. Jumlah itu dari 1,5 juta kendaraan yang belum pajak," kata Tavip kepada Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Terhitung mulai Senin (17/2/2020) hingga 16 Juli 2020, Bapenda memberlakukan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan juga sanksi administrasi atau denda keterlambatan pajak.

Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh para pemilik kendaraan yang belum balik nama maupun yang menunggak pajak.

Bagi para pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan dari luar wilayah yang ingin melakukan balik nama tentunya harus melakukan mutasi terlebih dahulu.

Baca juga: Bapenda DKI Klaim Leasing Hambat Perolehan Pajak Kendaraan Bermotor

Sebelum melakukan mutasi, beberapa syarat harus dipenuhi oleh pemohon.

Untuk syarat yang wajib ada BPKB dan STNK. Selanjutnya melakukan cek fisik kendaraan. Cek fisik ini bisa dilakukan di kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat).

Ghulam/Otomania Seluruh kelengkapan dokumen serta dua bukti pembayaran pajak yang terlambat dibayar, dan juga sumbangan Jasa Raharja.

Pemohon juga harus menyiapkan kwitansi jual beli dan materai Rp 6.000. Pemohon juga wajib menyiapkan KTP dari daerah yang akan dituju (daerah baru).

Khusus untuk badan hukum, pemohon harus menyiapkan salinan akta pendirian dan satu lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

Baca juga: Pergub Bebas Pajak Kendaraan Listrik Terbit, Honda Tetap Tunggu Juknis

Sedangkan untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD ), lampirkan surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

Setelah persyaratan lengkap, pemohon bisa mengurus mutasi dan balik nama.

Berikut cara mengurus mutasi dan balik nama kendaraan bermotor.

1. Pemohon melapor ke Samsat (menurut plat motor yang terdaftar sekarang).

2. Menuju ke bagian loket mutasi (menyerahkan BPKB dan KTP daerah yang dituju).

3. Cek fisik (gesek nomor rangka dan mesin) membayar sejumlah biaya.

4. Kembali ke bagian mutasi (menyerahkan fotokopi BPKB, STNK, KTP, masing-masing rangkap dua).

5. Menuju ke bagian fiskal untuk membayar sejumlah biaya.

Ghulam/Otomania Loket yang berada di lantai dasar, untuk mengambil STNK baru.

6. Kembali Ke bagian mutasi, lalu membayar sejumlah biaya untuk mencabut berkas dari Samsat setempat.

7. Menunggu berkas keluar dengan jangka waktu tertentu. Penggunaan kendaraan bermotor akan mendapatkan surat jalan sementara.

8. Setelah berkas keluar, lapor ke Samsat daerah tujuan untuk menyerahkan berkas-berkas yang diterima ke bagian mutasi.

9. Cek fisik kembali untuk membayar sejumlah biaya.

10. Samsat akan cek silang ke Polda setempat bila mutasi lintas provinsi.

11. Menunggu STNK dan plat nomor yang baru dalam jangka waktu tertentu.

Baca juga: Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik Tak Berlaku untuk Hybrid dan PHEV

12. Setelah sesuai dengan lama waktu yang ditentukan, kembali ke Samsat untuk mengambil STNK dan plat nomor baru, lalu membayar sejumlah biaya untuk pajak, STNK, plat nomor, dan penulisan BPKB).

13. Menunggu BPKB yang di-update dengan waktu tertentu.

14. Mengambil BPKB yang telah di-update.