Tunggakan Pajak Kendaraan di Jateng Tembus Rp 450 Miliar

Kompas.com - 14/02/2020, 08:21 WIB
Suasana Samsat Jakarta Barat saat hari pertama setelah penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada Senin (17/12/2018). Dok. Samsat Jakarta BaratSuasana Samsat Jakarta Barat saat hari pertama setelah penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada Senin (17/12/2018).
Penulis Ari Purnomo
|

SEMARANG, KOMPAS.com- Kesadaran para pemilik kendaraan bermotor di Jawa Tengah ( Jateng) untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan masih kurang.

Hal ini terbukti dari tingginya tunggakan pajak kendaraan di wilayah Jateng yang mencapai Rp 450 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah ( Bapenda) Jateng, Tavip Supriyanto mengatakan, tunggakan tersebut didapat dari lebih kurang 1,5 juta unit kendaraan.

Angka tersebut adalah perpaduan dari tunggakan pajak kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Guna mendorong kesadaran para pemilik kendaraan untuk tertib pajak serta mengurangi tunggakan tersebut, Bapenda pun memberlakukan kebijakan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan bayar pajak.

Baca juga: Pergub Bebas Pajak Kendaraan Listrik Terbit, Honda Tetap Tunggu Juknis

Selain itu, Bapenda juga membebaskan atau menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor ( BBNKB).

“Tunggakan tersebut sepanjang 2019 hingga 1 Januari 2020, ada 1,5 juta kendaraan dengan total tunggakan mencapai Rp 450 miliar,” kata Tavip kepada Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Petugas pajak di kantor samsat Majene buron ke kalimnatan setelah menggelapkan dana pajak kendaraan. Pelaku mengambil surat kendaraan dan dana milik korban namu ia tidak mengurus surat kendaraannya.KOMPAS.Com Petugas pajak di kantor samsat Majene buron ke kalimnatan setelah menggelapkan dana pajak kendaraan. Pelaku mengambil surat kendaraan dan dana milik korban namu ia tidak mengurus surat kendaraannya.

Tavip menambahkan, dasar pemberlakukan pembebasan denda pajak dan BBNKB tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembebasan BBNKB II Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi PKB.

“Kebijakan ini berlaku selama lima bulan, mulai 17 Februari 2020 hingga 16 Juli 2020,” ucapnya.

Tavip melanjutkan, untuk pelayanan pada hari terakhir yakni 16 Juli 2020 mendatang semua proses pendaftaran harus sudah selesai dan melakukan pembayaran sampai pukul 15.00 WIB.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X