Jalan Berbayar Diklaim Lebih Efektif daripada Ganjil Genap

Kompas.com - 19/08/2019, 10:25 WIB
Suasana kepadatan di jalur Pantura Palimanan, saat kendaraan pemudik melintas di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (9/6/2019). H+4 Lebaran yang jatuh pada Minggu (9/6) merupakan puncak arus balik jalur Pantura yang didominasi kendaraan sepeda motor. ANTARA FOTO/DEDHEZ ANGGARASuasana kepadatan di jalur Pantura Palimanan, saat kendaraan pemudik melintas di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (9/6/2019). H+4 Lebaran yang jatuh pada Minggu (9/6) merupakan puncak arus balik jalur Pantura yang didominasi kendaraan sepeda motor.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia (UI) Ellen Tangkudung, menilai kebijakan perluasan ganjil genap yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, tidak efektif bila tidak menyertakan sepeda motor.

"Tujuannya diperluas intinya adalah untuk menekan polusi udara, itu isi dari Intrusksi Gubernur (Ingub) No. 66 kemarin. Kalau begitu, baiknya semua kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi diikut sertakan agar lebih efektif manfaatnya," ujar Ellen, ketika dihubungi Kompas.com pekan lalu.

Menurut Ellen, peredaran motor meski secara skala kapasitas mesin lebih kecil dari mobil, tapi dengan jumlah yang massif ikut berkontribusi memberikan dampak polusi.

Apalagi efek domino dari pemberlakuan ganjil genap juga tidak mengubah pola masyarakat beralih ke kendaraan umum, namun justru mencari moda transpotasi pribadi lain.

Baca juga: Motor Wajib Kena Ganjil Genap Demi Tekan Polusi Jakarta

Mulai dari menambah motor sampai ada yang mencari mobil baru amupun bekas. Kondisi ini menurut Ellen, kurang disikapi sehingga meski jumlah mobil pribadi berkurang di zona penerapan ganjil genap. Namun kemungkinan peningkatan motor bertambah karena masyarakat yang beralih tadi.

"Kalau dilihat tren pengguna transportasi umum memang bertambah sejak penerapan ganjil genap, tapi tidak sesignifikan dengan penambahan populasi motor baru yang tiap hari mungkin terus meningkat. Jadi bila tujuannya mengarah ke polusi udara, harusnya ikut dibatasi (motor)," kata Ellen.

Tidak hanya itu, Ellen juga mengatakan sebenarnya kebijakan ganjil genap tidak efektif bila diterapkan menjadi permanen.

Harus ada kebijakan lain yang lebih mengena ke semua pengguna kendaraan pribadi seperti jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di jalan Jenderal Sudriman, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di jalan Jenderal Sudriman, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X