Ekspor Mobil dari Indonesia ke Vietnam Hilang

Jakarta, KOMPAS.com — Ternyata, kendala soal ekspor kendaraan untuk masuk ke Vietnam karena berlakunya persyaraan nontarif oleh pemerintah di sana belum juga menemui titik terang. Padahal, masalah ini sudah mengemuka sejak 2017 lalu.

Pihak Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), yang diwakili oleh Ketua Umum Johannes Nangoi, mengatakan, pada kuartal I-2018 ini ekspor kendaraan ke Vietnam masih nol.

“Vietnam itu dari sisi kebijakan tariff barrier (hambatan tarif) sudah selesai, tapi dari segi non-tariff barrier, ataupun dari sisi hambatan teknis masih ada handicap (rintangan),” ucap Nangoi, Kamis (19/4/2018).

Baca juga: Toyota-Suzuki Serahkan Masalah Vietnam ke Pemerintah

“Sampai saat ini, ekspor ke Vietnam dari Januari sampai Maret masih nol. Kami sangat mengimbau kepada pemerintah untuk bisa negoisasi lagi ke Vietnam supaya kami bisa ekspor, karena kalau tidak, sangat disayangkan kita tidak ekspor,” tutur Nangoi.

Nagoi menyebutkan, kontribusi ekspor ke Vietnam cukup ternyata lumayan besar. Rata-rata satu tahun total ekspor mobil nasional sekitar 225.000 unit, yang untuk Vietnam sendiri sekitar 30.000-40.000 unit.

“Jadi cukup signifikan,” kata Nangoi.

Isi surat Gaikindo

Gaikindo sudah menulis surat pada 2017 lalu kepada Kemendag untuk memberikan informasi soal Peraturan Pemerintah Vietnam No 116/2017IND-C penghambat ekspor kendaraan bermotor ke Vietnam, yang mempersyaratkan:

1. Overseas vehicle type approval (VTA) requirement for CBU from manufacturer country (pada umumnya VTA dilakukan oleh instansi yang berwenang di negata importir).

2. CBU lot by lot test (per shipment) requirement for CBU importers (emission and safety test), di mana pada umumnya persyaratan tersebut hanya sekali untuk satu tipe).

Laporan lainnya pada isi surat disebut bahwa anggota Gaikindo (Toyota, Daihatsu, Hino, dan Suzuki) telah menghentikan rencana produksi sejumlah 9.337 unit (Desember 2017-Maret 2018) untuk tujuan ekspor ke Vietnam, sampai adanya kepastian regulasi dari Pemerintah Vietnam.