Obrolan Program Percepatan Pengembangan Mobil Listrik di Indonesia

Jakarta, KOMPAS.com – Sembari menunggu Peraturan Presiden soal Program Percepatan dan Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia, ada rencana baru yang coba dilakukan pemerintah untuk mendorong suksesnya program ini. Informasi ini diperoleh ketika KOMPAS.com berbincang dengan Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang kini menjabat sebagai Ketua Program Percepatan dan Pengembangan Kendaraan Listrik Indonesia.

“Saya dimintai tolong (oleh Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan). Fokus saya adalah mencari teknologi (mobil listrik) yang terbaik untuk Indonesia,” kata Satryo, yang juga Guru Besar Fakultas Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, memulai perbincangan bersama KOMPAS.com, Senin (12/2/2018).

Sampai saat ini, kata Satryo, kemampuan produksi mobil atau sepeda motor listrik oleh pabrikan otomotif di Indonesia bukan masalah. Hampir, seluruh merek utama otomotif di Indonesia menyanggupi produksi mobil atau sepeda motor listrik secara lokal.

Dari catatan KOMPAS.com, setidaknya ada empat merek utama yang agresif mau menggarap mobil listrik dan turunannya, seperti hibrida dan hibrida colok (plug-in hybrid) di Indonesia, yaitu Toyota, Mitsubishi, Nissan, dan BMW.  Semua merek ini cukup intens menantikan arah kebijakan pemerintah Indoensia, terkait pengembangan program mobil listrik ini di masa depan.

“Tapi, masalah utama kendaraan listrik adalah di baterai, belum mencapai kondisi ideal. Masih terlalu pendek (jarak tempuhnya), kemampuan daya, pengisian lama. Selain itu, infrastruktur juga masih belum siap, masih terus dikembangkan teknologi pengisian baterai,” ucap Satryo.

Baca juga : Perpres Kendaraan Listrik Dipastikan Rampung Pekan Ini

Nikkei Empat kendaraan listrik di pasar otomotif global.

Perpres Mobil Listrik

Menyangkut kapan kemunculan Peraturan Presiden soal mobil listrik, Satryo mengaku tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Perpres Mobil Listrik, kata Satryo, sifatnya sebagai payung umum, menjadi dorongan agar sektor terkait mempersiapkan apa yang menjadi kewenangan dan tugasnya masing-masing.  Lewat pepres, sektor terkait juga punya kekuatan hukum pasti untuk melakukan kegiatan, baik itu pengembangan sampai eksekusi kebijakan.

“Soal Pepres, sudah ada pihak lain yang membahas itu. Baik dengan atau tanpa Pepres, yang penting kita mau memulai seperti apa program masif ini secara nasinonal atau kita adakan suatu pilot project, studi kasus,” kata Satryo.

Draf Pepres Mobil Listrik sebenarnya sudah pernah bocor sejak Agustus 2017 lalu. Pekan lalu, Irland, Deputy Director for Basic Industry Deputy Ministry for Coordinating Infrastructure, mengatakan, kalau draf Pepres sudah ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan pekan ini sudah diajukan ke Presiden Joko Widodo, untuk segera diterbitkan. Targetnya, awal 2018.

Di dalam Pepres, bakal terkandung 13 pasal, yang membahas kategorisasi jenis kendaraan listrik, mulai dari sepeda motor, kendaraan penumpang, infrastruktur, uji tipe, insentif, sampai pengolahan limbah baterai.

“Pembahasan Peperes (Mobil Listrik) beragam, mulai dari teman-teman domestik yang merasa belum diberikan kesempatan. Volume bisnis. Sedangkan (merek) dari pihak luar, tidak ingin pasarnya berkurang, saling tarik-menarik. Saya tidak terlibat, itu politis,” kata Satryo.

Baca juga : Berkaca pada Pengembangan Mobil Listrik Negara Tetangga

Tesla Model 3

Lokasi Khusus

Guna memperbesar efektivitas program percepatan kendaraan listrik di Indonesia, Satryo paham betul, perlu ada road map yang tepat. Usulan pria berlabel profesor ini, adalah menciptakan lokasi khusus, terisolasi, terbatas, bisa lokasi wisata, untuk mengembangkan budaya baru bersama kendaraan listrik.

Jadi, konsepnya khusus di wilayah itu, semua moda transportasi yang digunakan, baik mobil, sepeda motor, bus, berteknologi EV. Tenaga listrik yang dikonsumsi oleh kendaraan itu, juga diproduksi dari energi terbarukan, bisa sel tenaga surya atau yang lain. Intinya, khusus di wilayah itu tidak menggunakan bahan bakar fosil.

“Bali misalnya, mungkin tidak semua daerahnya, Nusa Dua saja misalnya.  Lokasi ini juga akan ada sidang dunia tahunan, kita bisa buat itu. Atau daerah lain Mandalika di Lombok, juga bisa. Bisa di mana saja, lokasi yang bisa diisolasi, punya daya tarik dan peran,” kata Satryo.