Tanggapan Pertamina soal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, Pertamina sedang menyiapkan pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Luhut mengatakan, langkah ini dilakukan agar subisidi yang diberikan bisa tepat sasaran. Sehingga, orang yang tidak tepat subisidi dapat dikurangi jumlahnya.

Pasalnya, APBN 2024 diperkirakan akan mengalami defisit lebih besar dari target yang sudah ditetapkan. Untuk itu, perlu dilakukan efisiensi lebih ketat.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut, dalam unggahan Instagram-nya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Menanggapi pernyataan tersebut, Manager Media dan Stakeholder Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, mengatakan, prinsipnya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

Paralel upaya2 subsidi tepat juga terus kami lakukan seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP.

Hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100% dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK.

Selain itu koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kita lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan.

"Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan, seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP," ujar Heppy, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

"Hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100 persen dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK," katanya.

Heppy menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan.