Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Kunci Transisi Energi di RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI memastikan bakal terus melanjutkan transformasi industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Tanah Air.

Pasalnya, transformasi ini diklaim sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional karena mampu menurunkan emisi sekaligus ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Di satu sisi, penggunaan kendaraan listrik juga bisa menjaga kelangsungan sektor otomotif nasional dan mendorong pemanfaatan kekayaan alam dalam negeri sebagai sumber energinya.

"Adopsi massal kendaraan listrik menjadi salah satu komponen kunci dalam perjalanan transisi energi Indonesia yang merupakan sebuah keniscayaan," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator dan Investasi, Rachmat Kaimuddin dalam keterangannya, Jumat (23/6/2023).

Ia menambahkan, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai target nol emisi atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, sejalan dengan komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim.

Urgenzi NZE pun telah mendorong negara-negara produsen kendaraan untuk melakukan pembatasan penjualan mobil atau motor berbasis bahan bakar fosil, seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), dan Inggris serta Tiongkok.

"Dalam melakukan transisi energi, pemerintah tak hanya akan pertimbangkan kebijakan dari luar negeri tetapi juga kondisi Indonesia. Kita akan mengkaji dan memutuskan kebijakan, serta waktu yang paling tepat," kata Rachmat.

"Pada saat yang sama Indonesia juga harus memikirkan sejak dini langkah strategis menuju status NZE di 2060, di saat sektor transportasi harus bebas dari emisi. Hal itu agar proses transisi sektor otomotif, baik produsen, bengkel, hingga konsumen bisa berjalan secara adil dan inklusif," lanjutnya.

Oleh karenanya, ke depan pemerintah akan terus berupaya memberikan tambahan kemudahan supaya minat masyarakat untuk beralih ke jenis kendaraan tersebut semakin besar.