Solar Mau Naik, Pengamat Sebut Angkutan Umum Perlu Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kabar soal kemungkinan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar, mulai menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Bahkan dari berbagai rumors yang berkembang, Pertalite kabarnya bakal naik menjadi Rp 10.000 per liter. Artinya ada kenaikan Rp 2.350 dari banderol saat ini yang masih Rp 7.650 per liter.

Presiden Joko Widodo sudah mengatakan, kenaikan harga BBM harus dikaji dampaknya sebelum resmi diumumkan.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” ucap Jokowi (23/8/2022).

Menanggapi isu kenaikan harga BBM subsidi, Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, mengatakan, penikmat subsidi BBM kebanyakan adalah pengguna kendaraan pribadi.

Menurutnya, berdasarkan catatan Kementerian ESDM pada 2012, kelompok pengguna BBM subsidi paling banyak adalah kendaraan pribadi, sebanyak 93 persen. Sementara sisanya adalah truk 4 persen dan transportasi umum 3 persen.

Kondisi inilah yang membebani keuangan negara ketika memberi subsidi BBM. Akademisi dari Unika Soegijapranata ini mengatakan, subsidi bakal lebih tepat jika diberikan kepada angkutan umum.

“Sekarang, 10 tahun kemudian transportasi umum makin berkurang. Kendaraan pribadi terutama sepeda motor melesat populasinya,” ucap Djoko, kepada Kompas.com (27/8/2022).

“Cukup berat beban negara memberi subsidi BBM. Saatnya membenahi angkutan penumpang (berbadan hukum) dan angkutan barang (truk ODOL),” ujar dia.

Djoko juga mengatakan, ketimbang subsidi BBM, pemerintah punya pilihan untuk menyubsidi angkutan umum, yang juga bisa dirasakan oleh semua kalangan.

Sementara untuk subsidi kendaraan listrik memang bisa mengurangi penggunaan BBM. Namun, rencana tersebut dianggap tidak mengena lantaran banderol mobil atau motor listrik yang masih mahal. Pembeli mobil bukan termasuk rakyat miskin yang butuh bantuan ekonomi.

“Yang realistis saja sekarang, DPR akan mengurangi subsidi operasional BTS (Buy The Service) di 11 kota menjadi 50 persen dari yang sekarang. Lebih baik DPR mengurangi subsidi buat PSO (Public Service Obligation) KRL yang hanya warga Jabodetabek nikmati,” kata Djoko.