Alasan Dishub Belum Terapkan Ganjil Genap di 25 Ruas Jalan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan level PPKM di Jakarta membuat kondisi lalu lintas kembali ramai. Bahkan, imbas aktivitas masyarakat yang berangsur normal, kepadatan dan kemacetan karena peningkatan volume kendaraan kembali mewarnai Ibu Kota.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) belum mengambil tindakan untuk menerapkan kembali sistem ganjil genap di 25 ruas jalan. Bahkan, kajian pun belum dilakukan.

Ketika mengonfirmasi hal tersebut, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya masih melihat efektivitas dari penerapan yang ada saat ini. Selain itu, yang paling penting lagi terkait kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum menentu.

"Belum ada kajian diterapkan lagi ke 25 ruas. Kami masih lihat angka kasus positif khususnya di wilayah Jakarta, karena seperti kita ketahui bersama saat ini masih fluktuatif sehingga perlu banyak pertimbangan," ucap Syafrin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/11/2021).

Menurut Syafrin, penerapan sistem ganjil genap di 13 ruas yang saat ini berjalan sebenarnya ikut memberikan kontribusi dalam hal penekanan mobilitas. Meski demikian, diakui bahwa tingkat volume kendaraan makin bertambah.

Belum lagi pertimbangan dari sisi kemampuan transportasi umum dalam mengakomodasi penumpang imbas peralihan dari kendaraan pribadi. Sebab, bila diterapkan kembali seperti semula, otomatis akan terjadi peningkatan.

Menurut Syafrin, dari pantauan terhadap 13 ruas ganjil genap, jumlah penumpang transportasi umum masih belum ada peningkatan drastis. Contohnya pengguna bus transjakarta yang rata-rata per harinya masih di kisaran 450.000 orang penumpang.

"Masih jauh dari kondisi normal, setengahnya juga belum, padahal sudah bisa menampung 100 persen. Biasa per hari transjakarta itu mencapai 1 jutaan penumpang, sekarang sekitar 400.000-500.000," ujar Syafrin.

"Kondisi atau faktor-faktor ini juga kita pertimbangkan. Bila diterapkan kembali, otomatis akan terjadi penumpukan yang ikut berpotensi (penyebaran Covid-19)," katanya.