Tak Punya SIM dan STNK, Pemuda Ini Marah Saat Diminta Putar Balik

JAKARTA, KOMPAS.com - Beredar di media sosial, video seorang pengendara motor yang marah-marah kepada petugas kepolisian kerena tidak terima diberhentikan dan diminta putar balik.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @boyolali_info. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor Honda Astrea Grand diberhentikan petugas penyekatan di Cepogo Boyolali.

Pengendara motor tersebut juga diketahui tidak memiliki surat-surat kendaraan yang komplet, seperti Surat Izin Pengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) lantaran remaja itu masih di bawah umur.

Bahkan, sepeda motornya pun tidak dilengkapi spion dan menggunakan knalpot brong atau bersuara bising.

Namun bukannya meminta maaf dan menuruti perintah petugas kepolisian, remaja tersebut justru malah marah-marah dan memukul motornya.

Petugas yang awalnya hanya meminta remaja tersebut berhenti untuk putar balik, namun karena marah-marah dan melawan polisi akhirnya pengendara tersebut dibawa ke Polsek Cepogo.

Dalam pasal tersebut ditulisakan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Rebuplik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

“Untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas kepolisian berwenang untuk menghentikan kendaraan, meminta keterangan kepada pengemudi,” ucap Budiyanto kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Aturan

Dalam pasal 77 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan setiap pengemudi di jalan harus bisa menunjukkan surat kepemilikan berupa SIM.

Jika tidak memiliki dokumen yang dimaksud, sesuai pasal 281 UU No 20/2009 LLAJ, pengendara akan terkena pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda sebanyak Rp 1 juta.

Sedangkan setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), sesuai pasal 288 ayat 1 akan dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.