Bebas Denda Pajak Kendaraan di Yogyakarta Berlaku sampai Akhir Juli 2020

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah provinsi di Indonesia menerapkan kebijakan pemberian insentif kepada para pemilik kendaraan bermotor, yakni berupa penghapusan denda pajak kendaraan.

Kebijakan ini dikeluarkan selain untuk mendorong para wajib pajak untuk melunasi tunggakannya, juga karena kondisi pandemi Corona yang tengah melanda Indonesia.

Selain di DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengan, Jawa Timur, pembebasan denda pajak kendaraan juga berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Khusus di DIY, penghapusan denda ini berlaku mulai April hingga akhir Juli 2020, untuk pendaftarannya. Sedangkan untuk pembayaran bisa dilayani sampai Agustus 2020.

Maka dari itu bagi para pemilik kendaraan yang tidak bisa melakukan pembayaran pada saat libur Lebaran yang akan berlangsung hingga Senin (25/5/2020) tidak perlu khawatir.

Pasalnya, pembebasan denda administrasi masih tetap berlaku meskipun jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan sudah lewat.

Kepala Bidang Anggaran Pendapatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Gamal Suwantoro mengatakan, kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur nomor 26/2020 tengan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.

“Pembebasan denda berlaku mulai April sampai Juli. Tetapi, jika sudah mendaftar akhir Juli dan baru bisa membayar Agustus pembebasan denda masih tetap berlaku, ” ujar Gamal kepada Kompas.com, Kamis (21/5/2020).

Gamal menambahkan, selama pelayanan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) tutup pemilik kendaraan juga bisa melakukan pembayaran secara online atau daring.

“Pembayaran secara daring bisa dilakukan melalui aplikasi Samolnas atau dengan e-posti dengan pembayaran melalui ATM Bank BPD DIY,” ucapnya.

Selain penghapusan denda pajak kendaraan, Gamal menambahkan, DPPKA juga membebaskan denda Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB).

Hal ini untuk mendorong para pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan ini.

Ditanya mengenai jumlah kendaraan yang sampai saat ini belum melunasi pembayaran pajaknya, Gamal memperkirakan jumlahnya mencapai 30.000 kendaraan.

“Kalau seluruh DIY total kendaraan yang menunggak pajak berkisar antara 25.000 hingga 30.000 dengan taksiran nilai pajak mencapai Rp 30 miliar,” tuturnya.