Curhat Asosiasi Ojol yang Wajib Bayar Cicilan Motor meski Pendapatan Berkurang

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan work from home (WFH), physical distancing, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19. Kondisi itu membuat penghasilan ojek online (ojol) berkurang drastis sehingga butuh sokongan.

Presiden Joko Widodo pun merespons dengan memberikan keringanan kredit pekerja informal, termasuk cicilan motor maksimal sampai satu tahun.

Meski demikian, sosialisasi di lapangan tersebut dianggap berbeda. Hal itu disebutkan Syahroni Mukti Ali, mitra pengendara Gojek yang ditagih cicilan bulanan dari pihak leasing.

"Leasing banyak, ada WOM Finance, FIF, dan lainnya, nah sebagian belum ada keringanan. Seperti saya kemarin jatuh tempo tiap tanggal 4 April, tanggal 3 April kemarin saya ditelepon terus, ya sudah saya bayar," katanya kepada Kompas.com, Jumat (10/4/2020).

Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, imbas pandemi corona sejak masa WFH atau social distancing sangat terasa untuk pengendara ojol.

"Jadi ada yang laporan, baru ada satu ya, memang ditariknya sebelum ada relaksasi dari pemerintah," katanya.

Bukan gratis

Adapun yang perlu diperhatikan adalah bentuk keringanan yang disebutkan pemerintah sebetulnya bukan dalam bentuk kelonggaran gratis cicilan selama satu tahun.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, itu adalah keringanan kredit. Bentuknya macam-macam, mulai penurunan atau diskon suku bunga, perpanjangan waktu, hingga pengurangan tunggakan pokok.

Nasabah harus tetap membayar cicilan kredit kendaraan di tengah pandemi virus corona. Hanya saja, ada keringanan yang bentuknya disesuaikan dengan kemampuan nasabah (debitur), sesuai dengan kesepakatan bersama bank ataupun perusahaan leasing.

Pemberian jangka waktu pun bervariasi, mulah dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 1 tahun.

"Namun, ini pun menimbulkan keresahan tersendiri, sebab relaksasi sendiri artinya kita tetap harus bayar, kita harus bayar 50 persen angsuran, sisanya 50 persen lagi setelah masa pandemi. Ini kan bukan solusi, karena saat ini kita membayar sepeser pun tidak sanggup," kata Igun.

"Kami meminta kepada OJK atau pemerintah, kami dibebaskan sepenuhnya dari nilai angsuran sementara ini sampai situasi stabil," kata Igun.