Bos Ducati Angkat Suara Soal MotoGP Indonesia

"Jika pemerintah memikirkan biaya, mereka seharusnya berpikir lebih jauh dari itu," kata Marketing Director Ducati Asia David James ketika berbincang dengan KompasOtomotif, di Thailand, beberapa waktu lalu.

David kemudian memaparkan beberapa alasan mengapa pemerintah harus berpikir lebih jauh dari faktor pembiayaan. Ia menyebut efek domino jika Indonesia mampu menggelar event MotoGP.

"Perekonomian akan meningkat, akan ada banyak sponsor masuk, investor masuk. Lalu wilayah di dekat sirkuit juga akan semakin meningkat perekonomiannya, akan ada banyak fasilitas seperti hotel dan penginapan, lalu fasilitas terkait kegiatan balap di dekat area sirkuit, ini berdampak besar nanti," kata David.

Tak cukup sampai di situ, David juga menilai dengan adanya event MotoGP di Indonesia maka akan ada banyak pengembangan balap di tanah air. Ia pun menyebut potensi pebalap Indonesia akan semakin terasah jika melihat langsung balap MotoGP.

"Nanti akan ada banyak race team, akan sangat berbeda melihat langsung balap MotoGP dengan menonton di televisi," ujar David yang juga mantan pebalap superbike ini.

Jangan Ragu

Lebih jauh, David menyarankan pemerintah tidak ragu menggelar event MotoGP dengan pertimbangan tersebut. Terkait sirkuit mana yang akan dijadikan, David menyerahkan hal itu ke pemerintah.

Sebelumnya, Puan Maharani selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang merupakan induk dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, menyarankan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2017 hingga 2019 ditunda saja.

Selain itu, Indonesia juga masih kekurangan biaya promosi untuk penyelenggaraan MotoGP 2017. Ada dua lokasi yang dianggap layak untuk dikembangkan untuk ajang MotoGP, Sirkuit Sentul di Jawa Barat dan Sirkuit Jakabaring di Sumatera Selatan.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih mencari tambahan biaya promosi untuk MotoGP 2017 sebesar 23,4 juta euro (sekitar Rp 355,2 miliar).

Ada dua pilihan untuk mencari tambahan dana tersebut. Pertama menggunakan dana APBN, tapi belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab. Kedua, nama event dikomersilkan dengan menghilangkan nama Sentul karena akan disesuaikan dengan pihak yang menang bidding.