Program Konversi BBM ke Gas Mandek

Jakarta, KompasOtomotif - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memastikan tidak mengalokasikan dana untuk penyediaan alat konversi (converter kit) untuk mesin bensin menjadi mengonsumsi gas untuk periode 2015. Masih minimnya infrastruktur di lapangan membuat pengadaan komponen ini dinilai sia-sia dan tidak efektif.

"Sekarang orang itu berfikir, misalnya mau pergi ke Cibitung, kalau dekat bolak-balik tidak ada masalah, tapi kalau perjalanan jauh dan habis, mau ngisi (gas) di mana? Apa mobilnya harus ditinggal, lantas pulang naik taksi," celoteh Menteri Perindustrian Saleh Husin, di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Rabu (3/12/2014) malam.

Menperin menjelaskan, pihaknya sudah menekankan pada Menteri ESDM untuk menyiapkan dulu sarana infrastruktur berupa stasiun pengisian bahan bakar gas di Indonesia. "Apakah nanti setiap SPBU wajib punya pengisian (dispenser) gas, atau seperti apa," tukas Saleh.

Selain itu, lanjut Saleh, Kemenperin juga sudah mendapat masukan dari pihak pelaku industri yang tergabung dalam asosiasi, Gaikindo menyangkut rencana ini. Jadi, setiap mesin yang digunakan mobil saat ini tidak didesain khusus untuk mengonsumsi gas, jadi rentan timbul masalah jika dilakukan konversi.

"Jadi kalau mobil bensin masih menggunakan semacam minyak untuk pelumasan, sehingga mesin tidak kering. Ada wacana ke depannya, produsen mesin dibuat langsung mesinnya spesial untuk gas, jadi mesinnya tidak mudah rusak," beber Saleh.

Anggaran
Tahun lalu, Kemenperin mengalokasikan dana Rp 150 miliar untuk mengadaan alat konversi mesin bensin menjadi gas. Tapi, dalam dua tahun alokasi itu disiapkan, tidak pernah terwujud karena tidak ada SPBU gas yang mendukung di lapangan.

Jadi untuk anggaran 2015, Kemenperin tidak mengalokasikan untuk converter kit, kecuali ada penugasan kembali, baru diusulkan di 2015. "Tapi, menurut saya membangun infrastruktur pengisian gas itu tidak cukup hanya setahun, jadi tidak ada gunanya juga dialokasikan tahun ini, nanti kalau ada (anggarannya) malah kita dipersoalkan," jelas Ansari Bukhari, Sekertaris Jenderal Kemenperin.