Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Mobil "Dual Fuel", Kemenkeu Tantang Kemenperin

Kompas.com - 28/03/2014, 20:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis

Jakarta, KompasOtomotif - Percepatan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) harus didukung semua pihak terkait di ranah otomotif. Mulai dari produsen mobil, penyedia bahan bakar dan tentunya pemerintah. Untuk itu, Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berharap, regulator, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

"Saya baca di salah satu media, bagus juga idenya ke depan, mungkin mulai tahun depan lah mobil baru di Indonesia yang baru dibuat atau mobil impor itu harus dual fuel (punya 2 sumber energi/tenaga), bisa BBM dan BBG," kata Bambang di Jakarta, Jumat (28/3/2014).

Kendaraan dual fuel langsung dari produsen bisa lebih memberikan nilai tambah. Terlebih bagi konsumen, sehingga tak perlu lagi membeli dan memasang konverter kit. Secara psikologis, konsumen akan lebih merasa nyaman dan tenang, karena sudah disertai garansi dari produsen. "Kalau pakai konverter kit, orang kan sudah belinya mahal, belum yakin merasa aman," ujar Bambang.

Insentif
Dia menambahkan, tidak perlu ada insentif guna mendorong industri otomotif memproduksi dual fuel. Pasalnya, ke depan market konsumsi gas domestik akan bertambah besar. Di samping itu, terkait dengan rencana Kementerian ESDM menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) bersama Kemenperin, Bambang ikut mengapresiasi. Kendati demikian, dia menganggap terlalu lama jika baru bisa keluar pada 2016. "Menurut saya secepat mungkin. Kalau berani, tahun depan sudah harus ada ketentuan," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, menyebutkan, dalam konversi BBM ke BBG untuk transportasi dibutuhkan kerjasama Kemenperin, di samping kebijakan konverter kit dan tabung compressed natural gas (CNG). "Kita harapkan suatu saat kendaraan yang dikeluarkan itu dual energy, bisa BBG dan BBM," kata Susilo, di Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Guna merealisasikannya, Kementerian ESDM berencana menyusun SKB dengan Kemenperin. Dia berharap, SKB keluar sebelum 2016. "Ini memerlukan waktu. Yang jelas kita, pemerintah tuh pengen mengurangi beban impor (BBM)," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau